Ratusan Mahasiswa Desak Kasus Pelanggaran HAM 22 Mei Usut Ke Mahkamah Internasional

0

Mataram. Radio Arki – Ratusan Mahasiswa Mataram mendobrak Mapolda NTB, Selasa sore (28/5). Massa aksi meminta kasus Pelanggaran HAM 22 Mei usut ke Mahkamah Internasional.

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Mataram, menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam gerakan rakyat pada 21-22 Mei di Jakarta.

Mereka menuding maraknya kasus kriminalisasi ulama, tokoh bangsa, aktivis, jurnalis, dan meningkatnya tuduhan makar terhadap lawan politik petahana. Mereka juga mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta dari tewasnya ratusan anggota KPPS.

Kordinator Lapangan Rahmat EN dalam orasinya mengecam brutalitas aparat dalam pengamanan demonstrasi. Dia juga menuding bahwa demokrasi mulai terpuruk.

“Delapan warga tewas, juga anak-anak, ratusan luka-luka, ironi negeri demokrasi. Di lain hal terjadi kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi, sampai pada relawan medis. Ini menunjukan bahwa rakyat tak berdaulat lagi. Kebebasan pendapat dipidana, hukum dikebiri sesuai selera pemerintah. Pasal Makar hadir untuk menjerat lawan politik,” teriaknya lantang.

Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk bersikap sebagai negarawan.

“Copot Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian. Mereka orang yang bertanggung jawab dalam kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta. Seret mereka ke mahkamah Internasional,” tegasnya.

Sementara Kordinator Umum, Muammar Adfal dalam pembacaan sikap mengecam represifitas aparat dalam pengamanan gerakan rakyat. Dia juga meminta Pemerintah membentuk tim pencari fakta dalam misteri tewasnya ratusan anggota KPPS di Pemilu 17 April lalu.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan kembalikan kedaulatan rakyat. Usut semua pelanggaran hukum dan HAM dalam kerusuhan Jakarta. Kemanusiaan lebih tinggi dari politik. Jangan karena politik kemanusiaan kita dijarah senjata,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa negara tak boleh kehilangan arah, di otak atik oleh hal hal yang mencederai persatuan dan kesatuan. Keadilan hukum harus benar-benar diterapkan pada semua warga negara. Stop memihak.

“Kami kira problem negara kita hari-hari ini iyalah krisis keadilan. Negara berlaku adil kedamaian dan kesejukan dalam berbangsa dan bernegara akan kita rasakan,” sambungnya.

Massa sempat ingin memblokade jalan, beruntung kepolisian sigap. Mereka kecewa dengan Kapolda NTB Nana Sujana yang dinilai tak berani menyambut aspirasi mahasiswa.

“Kami kecewa, dan insya allah kami akan kembali melakukan aksi lanjutan, dengan massa yang lebih banyak,” tutup Adfal. (M Arif. Radio Arki)

Leave A Reply