Jakarta. Radio Arki – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yakni Peringkat Pertama Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Terbaik di Wilayah Timur Indonesia. Penghargaan diserahkan Menteri ATR/BPN, Bapak Sofyan Djalil dan diterima langsung oleh Bupati, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam acara Sehari Bersama Drektorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian ATR/BPN. Kegiatan berlangsung di Ruang Prambanan Gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/10/19).
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2019 ini mengangkat tajuk ‘’Menuju Tertib Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan’’ dilaksanakan diskusi tematik bersama Menteri. Bupati pun menyampaikan dua masukan kepada Menteri ATR/BPN. Pertama, Kementerian ATR/BPN agar mengeluarkan regulasi yang memiliki daya paksa untuk pembelian atau pembebasan lahan dalam rangka investasi. Dijelaskan Bupati, hal tersebut penting karena saat ini pembebasan lahan yang bersifat daya paksa hanya untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi untuk mendukung imvestasi itu nantinya untuk mengantisipasi keengganan masyarakat menjual tanahnya dan atau mahalnya harga tanah warga. Sikap tersebut sangatlah memberatkan pertumbuhan investasi di daerah.
Kedua, Bupati menyarankan agar Pemda yang melaksanakan penataan ruang terbaik tidak hanya diberi penghargaan berupa piala atau piagam, namun dengan indikator capaian terbaik dalam penataan ruang tersebut, Kementerian ATR/BPN bisa memberikan dana insentif bagi daerah. Nantinya dana insentif tersebut oleh Pemda akan digunakan sebagai insentif juga kepada masyarakat yang melaksanakan atau taat dalam penataan ruang.
Selain KSB, dua daerah lainnya yang mendapat penghargaan adalah Walikota Bandung, yakni sebagai peringkat pertama kinerja penataan kota terbaik di wilayah barat Indonesia, dan Bupati Bogor karena daerahnya menjadi peringkat pertama dalam penertiban pelanggaran penataan ruang. (Humaspro. Radio Arki)
