Mataram. Radio Arki – Diujung tahun 2019 ini masyarakat NTB atau umumnya Indonesia, akan segera tiba musim hujan, atau musim dimana masyarakat akan bertani.
DPRD NTB melalui Sekretaris Fraksi PKB, Akhdiansyah mengatakan saat pihaknya melakukan reses perdana di Daerah Pemilihannya (Dapil) VI beberapa hari yang lalu. Menurut pengakuannya di beberapa desa yang dia kunjungi, banyak keluhan masyarakat yang hampir sama. Terutama soal bencana banjir yang di alami warga Bima-Dompu.
Ia juga katakan tentu itu menjadi perhatian bersama dan menjadi catatan untuk disampaikan ke Pemprov NTB. Agar setiap keluhan masyarakat yang dinilai daerah rawan banjir, perlu atensi serius pemerintah dalam bentuk normalisasi sungai.
“Gubernur NTB, Zulkifliemansyah pernah berkali-kali turun ke Bima dan Dompu. Melihat langsung kondisi disana, bagaimana ketika saat hujan datang masyarakat harus berhadapan dengan bencana banjir bandang. Juga dari janji Pemprov akan segera memperbaiki aliran sungai, dengan program normalisasi sungai,”ucap Anggota Komisi V, Akhdiansyah atau akrab disapa Guru To’i kepada media ini, Selasa (12/11).
Kata, dia kalaupun memang Pemprov memiliki program Normalisasi Sungai. Kenapa saat ini tidak secepatnya di realisasikan. Berhubung kondisi gunung dan hutan di wilayah Bima-Dompu sudah botak alias gundul semua. Mestinya harus ada langkah dini untuk mengurangi bencana yang ada.
“Saya pribadi terlepas memiliki otoritas masing-masing di DPRD NTB. Menagih janji Gubernur itu agar segera mengatasi dini aliran sungai, yang semakin tahun semakin menyempit akibat dari arus air gunung pada saat musim hujan tiba,”cetusnya.
Keprihatinanya Akhdiansyah berangkat dari aspirasi warga desa Bali satu, Kalijawa, Kandai dua khusus wilayah kabupaten Dompu, begitupun di Bima bagian Kota memiliki nasib yang sama.
“Selama Delapan hari melakukan reses, di Daerah Bima dan Dompu. Bencana banjir Itu salah satu diantara banyak hal dari aspirasi masyarakat kita,”ujarnya.
Namun dalam pejelasan Guru To’i sebagai anggota DPRD yang berada di komisi V akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi IV agar segera mendorong pemerintah (Gubernur-Red) untuk memperhatikan kondisi tersebut.
Disisin lain yang dia sampaikan ini, karna panggilan sosial yang harus segera didorong. Karna mayoritas masyarakat disana memiliki lahan banyak, bahkan membuka lahan baru yang belum pernah di jadikan lahan bertani sebelumnya.
“Itu harus segera diberikan ruang batas lewat kebijakan dan pengawasan pemerintah. Biar tidak berakibat buruk bagi masyarakat sendiri,”pungkasnya. (M Arif. Radio Arki)
