Sumbawa Barat. Radio Arki – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat akan kembali menggelar kegiatan program “Pelopor Desa Demokrasi” pada tahun 2025.
Program ini dirancang untuk menciptakan embrio demokrasi di tingkat desa, dengan tujuan memberikan edukasi, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai agenda politik dan demokrasi, seperti pemilihan kepala desa (Pilkades) dan kegiatan serupa di masa mendatang.
Gufran, S.Pd.I., MM.Inov, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Sumbawa Barat, menjelaskan hal ini dalam acara media gathering yang digelar di Aula Kedai Sawah pada Senin, 23 Desember 2024.
“Program ini menjadi pilot project yang hanya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan amanat dari KPU Provinsi kepada kabupaten/kota untuk diterapkan secara maksimal,” ujar Gufran.
Gufran menyampaikan, tujuan utama dari program ini adalah memberikan landasan baru bagi masyarakat desa agar lebih memahami dan terlibat aktif dalam proses demokrasi.
Tidak hanya untuk kepentingan politik skala nasional, program ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penguatan demokrasi dalam skala lokal, seperti pemilihan kepala desa atau musyawarah pembangunan desa.
“Program ini bertujuan menciptakan desa yang mampu menjadi pelopor dalam pelaksanaan demokrasi. Dengan membangun kesadaran masyarakat sejak level akar rumput, kita berharap dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan partisipatif,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, program ini telah dilaksanakan pada tahun 2024 di dua desa, yaitu Desa Kokarlian dan Desa Pasir Putih. Kedua desa ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menantang, yakni kategori rawan konflik dan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Hasil dari pelaksanaan awal ini menjadi pijakan bagi KPU Sumbawa Barat dalam merumuskan langkah strategis untuk memperluas cakupan program di tahun 2025.
Pada tahun mendatang, program “Pelopor Desa Demokrasi” akan diperluas ke tujuh desa lainnya yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah. Fokus utama pelaksanaan program ini adalah melibatkan tokoh-tokoh pemuda serta masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat.
“Kami menargetkan tujuh desa berikutnya sebagai sasaran, dengan prioritas melibatkan tokoh pemuda yang berpotensi menjadi agen perubahan. Pemuda memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan menyuarakan aspirasi demokrasi,” tambah Gufran.
Namun, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya.
“Lembaga ini tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri. Kami memerlukan dukungan dari semua pihak agar program ini bisa berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang nyata,” tegasnya.
Gufran menekankan pentingnya sinergi antara KPU dengan masyarakat dalam mengimplementasikan program ini. Selain menyasar peningkatan partisipasi pemilih, program ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di desanya.
Melalui program “Pelopor Desa Demokrasi,” KPU Sumbawa Barat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang inklusif, di mana seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dan bersuara.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan desa-desa di Sumbawa Barat mampu menjadi model demokrasi yang dapat diadopsi oleh daerah lain di masa mendatang.
“Semoga program ini dapat menjadi solusi atas tantangan demokrasi, khususnya di wilayah pedesaan, sekaligus memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk menerapkan program serupa,” pungkas Gufran. (Admin02.RadioArki)
