“berbagai program telah diluncukan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat untuk menekan angka kemiskinan. Program ini sejatinya mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumbawa Barat secara efektif.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengungkapkan bahwa, angka kemiskinan di Sumbawa Barat idealnya harus turun drastis dengan adanya berbagai intervensi pemerintah melalui berbagai program. Sayangnya, dalam data terakhir salah satu ukuran kesuksesan peemerintah tersebut menunjukkan angka yang tidak begitu memuaskan.
Ditegaskan Fud, seharusnya tidak ada lagi orang miskin di KSB. Pasalnya, banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari keamanan, KSB adalah kabupaten zero horizontal conflict yang bisa membuat masyarakat aman dan nyaman bekerja atau beraktifitas. Kedua, soal lapangan pekerjaan, banyak pekerjaan di KSB. Namun mental malaslah yang membuat warga enggan bekerja. Ketiga soal kesehatan, Pemda telah menanggung iuran BPJS bagi warga KSB yang miskin bahkan yang mampu dan banyak aspek lainnya.
“ini soal mentalitas, jadi kita ingin ubah. Sehingga setiap bantuan itu harus diberikan tepat sasaran dan selektif.” Tegas Fud, dalam rapat koordinasi pimpinan institusi di daerah, Jumat (20/10) kemarin.
Meski demikian, dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah pimpinan institusi pada semua tingkatan di daerah tersebut. Ia juga menegaskan formula baru untuk merubah mentalitas tersebut, yaitu dengan memasang foto dan alamat warga yang masih mengaku miskin.
Menurutnya, Pemerintah Daerah telah banyak membuat program pro rakyat. Program unggulan Pemda KSB adalah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong melalui Kartu Pariri (Pariri Lansia, Disabilitas dan BPJS Kesehatan) dan Kartu Bariri (Bariri Nelayan, Ternak, Tani dan UMKM). Namun angka kemiskinan di KSB masih saja tinggi yakni pada angka 16 persen dari jumlah penduduk KSB. Bahkan penurunannya masih melamban, yakni pada 2015 lalu sebesar 0,47 persen. Sementara MoU dengan Pemerintah Provinsi, setiap kabupaten/kota harus menurunkan 2 persen angka kemiskinan setiap tahunnya.
Ia menduga banyak warga yang mengaku miskin. Hal ini terjadi karena mereka terlena dengan bantuan, baik dari Pemda KSB maupun bantuan dari pemerintha pusat, seperti Program Keluarga Harapan.
‘’Inikan warga kita banyak yang mengaku miskin padahal tidak miskin, kita ingin warga yang mengaku miskin di depan rumahnya dipajang foto dan identitasnya agar mereka malu mengaku miskin,” kata Wakil Bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk memegang data kemiskinan. Mengidentifikasi kembali warga yang dalam data masuk kategori miskin, apakah memang miskin atau tidak. Hal ini penting agar data benar-benar valid dan menentukan kemiskinan warga dengan indikatornya sebanyak 14 indikator dan 50 indikator turunan. Camat pun akan menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan di kecamatan. Kepala Desa dan Lurah pun menjadi ketua tim di wilayahnya masing-masing dan menurunkan ke tingkat Kaling/Kadus hingga RT.
Kepala OPD terkait pun diminta untuk memfokuskan program kerja kepada pengentasan kemiskinan. Program bantuan harus diberikan kepada warga yang miskin.
‘’Misalnya pertanian, warga yang miskin yang harus mendapatkan bantuan pertanian begitu pula dinas lain. DPMD juga agar segara membuat Paraturan Bupati tentang pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Desa. Ini agar penggunaan dana di desa terarah.”Tukasnya. (Unang Silatang.Radio Arki)
