“Ketersediaan tenaga kerja di sektor tambang di Sumbawa Barat masih terbilang cukup tinggi. Sebut saja, salah satunya adalah penerimaan 819 karyawan di PT Macmahon Indonesia. Dalam penerimaan itu, tak sedikit tenaga kerja skill yang dibutuhkan. Begitupun pada perusahaan lainnya, dimana tenaga kerja skill masih terus menjadi prioritas.
Sumbawa Barat. Radio Arki- Gerakan Muda Pariri Lema Bari (GEMURI) menilai, pemerintah daerah Sumbawa Barat masih minim sentuhan yang bersifat aplikatif terhadap dunia ketenagakarjaan. Padahal sektor tambang memegang peran penting sebagai salah sektor penyumbang pendapatan yang cukup besar kepada negara dan daerah ini.
Demikian ditegaskan, ketua Gerakan Muda Pariri Lema Bariri (GEMURI), Akmaluddin, kepada www.arkifm.com, Kamis (19/1) malam tadi.
“semuanya harus seimbang, perusahaan telah banyak mendapatkan manfaat dari SDA (sumber daya alam) Sumbawa Barat. Jadi hal itu juga harus seimbang dengan manfaat jangka panjang, seperti ketersediaan tenaga kerja skill di sejumlah bidang di sektor tambang. Artinya pemerintah bisa saja mewajibkan perusahaan untuk menyiapkan tenaga skill yang sesuai dengan kebutuhan dia dengan jalan membuat pelatihan pada bidang yang mereka geluti.” Jelasnya.
Menurut akmal, Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki potensi tambang yang relatif besar. Artinya sektor pertambangan ini masih menjadi unggulan daerah. Namun kalau dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, khususnya dari tenaga kerja skill, maka Sumbawa Barat masih terlalu kecil. Padahal kalau dibuat sistem yang terintegrasi dengan kebutuhan perusahaan, tentu hal itu dapat menjadi solusi bagi persoalan tenaga kerja sekarang.
Sektor tambang, kata Akmal, sejauh masih relatif tidak begitu dominan dengan sektor pariwisata dan pertaninan. Ataupun pada sektor pemerintahan dengan posisi sebagai ASN.
“coba lihat bagaimana kecendrungan serapan sektor tambang bagi angkatan kerja pasca menghabiskan masa sekolah di SMA. Sangat sedikit sekalil serapannya. Tentu ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada angkatan kerja, melainkan rekyasa sistem sehingga angkatan kerja itu sudah siap untuk ditempatkan pada posisi strategis tertentu.
“sekarang nonskill masih tinggi, padahal kalau pemerintah mau mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelatihan itu. Maka tentu serapannya akan tinggi.” Tukasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia berharap pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus duduk bersama, guna mentelurkan sebuah kebijakan yang sifatnya aplikatif jangka panjang. Sehingga setiap angkatan kerja di Sumbawa Barat itu bisa menjadi tenaga kerja handal dan mempunyai keahlian khusus.
“kita tentu tidak ingin asing di negeri sendiri!. Jangan sampai karena angkatan kerja kita tidak memiliki keahlian atau masih dibawah standar kebutuhan perusahaan, terus kemudian kita tersisih.” Demikian, tutupnya. (Unang Silatang.Radio arki)
