Keterangan : Tokoh muda Sumbawa Barat, Leo Supardinata
Sumbawa Barat – Tokoh muda Sumbawa Barat, Leo Supardinata, kembali menegaskan pentingnya gerakan perjuangan untuk Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang harus tetap terorganisir dan bebas dari pengaruh kelompok tertentu. Dalam pandangannya, konsolidasi harus dilakukan melalui komite yang telah dibentuk secara resmi untuk memastikan arah perjuangan PPS tetap fokus dan terkoordinasi dengan baik.
Menurut Leo, perjuangan untuk PPS harus melibatkan seluruh pihak dengan tujuan yang jelas, tanpa ada individu yang merasa menjadi ‘pahlawan di tengah perjuangan besar ini. Ia pun mengingatkan bahwa moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang diterapkan oleh pemerintah pusat bukanlah hal yang mudah untuk dibuka. Ditambah lagi, masih terdapat ketidaksepahaman di kalangan tokoh elit nasional mengenai PPS, sehingga perlu kehati-hatian dalam setiap langkah.
“perjuangan PPS harus terorganisir. Jangan sampai ada pahlawan kesiangan,”tegasnya, Senin 5 Mei 2025, siang tadi,
Lebih lanjut, Leo yang juga orang dekat Bupati Sumbawa Barat ini menekankan bahwa isu terkait lokasi ibu kota PPS juga perlu diperjelas. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan yang menyebutkan ibu kota berada di Sumbawa Besar, tetapi hal itu perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan politik lokal yang baru. Apalagi, informasi yang tidak akurat juga dapat menimbulkan kebingunguan di kalangan masyarakat.
“terkait dengan isu ‘tutup tano’ (tutup tanah), itu saya tidak tahu urgensinya apa, kalau mau buat main-main maka itu keliru dan justru bisa menghambat perjuangan ini. Kita semua setuju dengan PPS, namun masih banyak hal yang perlu diperjelas untuk mencapai konsensus yang kuat, termasuk komunikasi yang kuat,” tegas Leo.
Selain itu, Leo juga mengusulkan agar komite yang telah terbentuk sebelumnya dalam perjuangan PPS yaitu KP3S kembali mengkonsolidasikan kepada Bupati dan DPRD se-pulau Sumbawa tentang bagaimana mendorong PPS termasuk agar pemerintah membuka moratorium. Gerakan ini harus mampu dijadikan sebagai gerakan bersama bukan kelompok tertentu.
Seperti diketahui, KP3S melalui wakil ketua KP3S, Syafruddin mengungkapkan bahwa secara adminstrasi PPS telah tuntas, hanya memang perlu dorongan semua pihak agar moratorium DOB dicabut. Saat ini, KP3S tengah melakukan berbagai loby agar moratorium DOB itu dibuka. Sedangkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meski telah bersepakat dengan DPR RI tentang pencabutan moratorium DOB, melalui dimenyebutkan bahwa pemakaran DOB belum dapat dibuka, karena alasan anggaran dan perlunya evaluasi terhadap sejumlah DOB yang ada. (Admin01. Radio Arki)
