Keterangan : Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar
Sumbawa Barat – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menekankan pentingnya konsolidasi yang lebih kuat dan terarah dalam mendorong perjuangan Pemekaran provinsi pulau Sumbawa. Ia menilai bahwa sejak moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat , perjuangan terkait PPS nyaris tak terdengar, sehingga perlu pengkondisian ulang terhadap pemangku kepentingan di daerah secara serius dan strategis.
“sejak moratorium itu, hampir tak terdengar bagaimana posisi PPS. Tapi sekarang PPS kembali mencuat, inilah yang perlu dikonsolidasikan kembali. Bagaimana perjuangan ini harus dilakukan,” ujarnya, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis 8 Mei 2025 kemarin.
“jangan grasa grusuk, harus jelas perencanaan gerakan kita mau apa dan bagaimana,” imbuhnya
Ia pun menanggapi wacana penutupan Pelabuhan Tano sebagai salah satu bentuk tekanan untuk mendorong pusat membuka kembali moratorium, adalah langkah yang bisa saja dilakukan. Hanya menurutnya, langkah semacam itu harus memiliki argumentasi yang kuat dan tidak dilakukan secara serampangan.
“Masalah tutup Tano itu bisa saja dilakukan, tapi harus menjelaskan kenapa itu perlu, dan bagaimana potensi untuk membuka moratorium di pemerintah pusat,” katanya.
Ketua DPRD Sumbawa Barat juga mengingatkan agar isu PPS harus terhubung dengan KP3S sebagai wadah yang dari awal melakukan perjuangan tentang PPS, itu penting agar tidak ada bias perjuangan.
Selanjuntnya, ia pun menyoroti lemahnya peran dan suara dari KP3S yang sebelumnya aktif dalam menyuarakan urgensi pembangunan PPS, termasuk pasca pertemuan dengan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri tentang moratorium DOB yang menyimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan pemerintah tentang penataan daerah harus segera diselesaikan, dengan point pentinya mencabut moratorium tetapi dengan catatan bahwa perlu persyaratan yang ketat dalam indicator dan kriteria dalam pemekaran DOB
“jangan sampai perjuangan ini biasa dan seolah menjadi perjuangn kelompok tertentu. Apalagi desakan untuk tutup Tano nyaris tak terdengar dari KP3S,” tambahnya.
Menurutnya, keberhasilan perjuangan ini bergantung pada kejelasan peran tiap pihak, termasuk tokoh elit daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang harus duduk bersama menyusun langkah strategis secara kolektif. Apalagi semua pihak telah sepakat PPS ini perlu diperjuangankan. Tetapi perlu mekanisme yang tepat.
“Siapa melakukan apa, dan bagaimana para elit, atau setidaknya pemangku kepentingan di daerah itu dikonsolidasikan kembali,” pungkasnya (admin01. Radio arki)
