Keterangan : Gusti Lanang (baju hitam pakai topi) saat mengajukan pemberitahuan aksi protes untuk percepatan pemekaran provinsi Pulau Sumbawa di Poto tano, tanggal 26 Mei besok (sumber. radio arki)
Sumbawa Barat. Radio arki- Menyusul pernyataan Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), Zakariah Surbini, yang menyebut aksi protes terhadap moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) di Poto Tano sebagai aksi ilegal, salah satu koordinator lapangan (korlap) aksi itu, Gusti Lanang, angkat bicara dan menyampaikan sikap tegas atas pernyataan tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Gusti atau yang akrab disapa Joy menyatakan kekecewaannya terhadap sikap ketua KP4S yang dinilainya tidak konsisten dan terkesan ingin mendeligitimasi atau melemahkan upaya kolektif masyarakat yang memperjuangkan terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Saya pribadi, dan juga atas nama rekan-rekan penggerak aksi, sangat menyayangkan pernyataan Ketua KP4S. Pernyataan yang menyebut aksi kami ilegal sama sekali tidak berdasar dan justru menunjukkan sikap otoriter dalam gerakan yang semestinya terbuka dan demokratis. Perlu ditegaskan bahwa aksi yang akan digelar besok telah melalui mekanisme hukum yang benar, termasuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian,” tegas Gusti Lanang.
Menurutnya, KP4S yang selama ini dikenal sebagai paguyuban yang dibentuk untuk mempermudah konsolidasi dalam aksi 15 Mei 2025 lalu, tidak memiliki legalitas formal maupun kewenangan tunggal dalam menentukan arah gerakan perjuangan PPS. Ia menilai, KP4S sejatinya hanyalah salah satu dari sekian banyak elemen masyarakat yang turut menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah, dan bukan entitas tunggal yang mewakili seluruh masyarakat Pulau Sumbawa.
“Sejak awal, kami mendukung gerakan yang diusung KP4S karena substansi tuntutannya sejalan, yaitu menolak moratorium DOB dan memperjuangkan PPS. Tapi ketika ketua KP4S justru melarang aksi lanjutan yang substansinya sama, kami patut bertanya, apa motivasinya? Apakah perjuangan ini masih murni, atau sudah mulai tercampur kepentingan?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks legal dan kelembagaan, hingga saat ini yang memiliki legitimasi formal dalam perjuangan pembentukan PPS adalah Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Sumbawa (KP3S) yang diketuai oleh Dr. Sanusi. Oleh karena itu, ia meminta KP4S untuk bersikap lebih bijak dan tidak bertindak seolah-olah sebagai satu-satunya representasi gerakan.
“Kami tidak mempersoalkan perjuangan ini dilakukan atas nama apa atau oleh siapa, karena perjuangan ini milik semua masyarakat Pulau Sumbawa. Kalaupun besok kami pakai KP4S, memangnya dia punya dasar apa untuk melarang dan menyatakan illegal, yang terpenting adalah kita bersatu memperjuangkan satu tujuan, mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa. Jadi jangan sampai karena merasa kehilangan panggung, lalu ada pihak-pihak yang mulai membuat narasi untuk membenturkan elemen masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sudah ribuan massa yang siap untuk gerakan aksi besok (Senin, 26 Mei 2025) di Poto Tano, aksi itu rencananya akan berlangsung secara damai, konstitusional, dan terbuka untuk siapa saja yang ingin turut menyuarakan aspirasi. Ada dukungan penuh struktural termasuk DPRD Sumbawa Barat dalam aksi ini. Untuk itu jika ada pernyataan yang menyatakan aksi besok illegal, maka itu bisa diduga bagian dari upaya untuk menghambat dan memperlemah semangat kolektif yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk ketua KP4S, untuk kembali kepada semangat awal perjuangan. Mari tinggalkan ego kelembagaan. Jangan seperti anak-anak yang berteriak karena hal sepeleh. Kita harus dewasa dalam berjuang, karena lawan kita adalah sistem, bukan sesama pejuang,” pungkasnya.(Admin01. Radio Arki)
