Sumbawa Barat. Radio Arki – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, pemekaran wilayah ini merupakan solusi strategis untuk mempercepat pembangunan dan memperluas pemerataan kesejahteraan di Pulau Sumbawa.
“PPS bukan hanya layak, tetapi mendesak untuk diperjuangkan. Kita bicara soal keadilan pembangunan dan efisiensi pelayanan publik yang selama ini belum maksimal karena sistem yang terlalu terpusat,” tegas Duri, sapaan akrab polisi partai NasDem itu kepada arkifm.com, Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menilai, Pulau Sumbawa telah memenuhi seluruh prasyarat utama untuk menjadi provinsi mandiri. Dari segi potensi sumber daya alam, kesiapan infrastruktur, hingga kematangan sosial-politik masyarakat, semuanya telah terbukti dan teruji.
Sektor pertambangan disebutnya sebagai salah satu kekuatan utama. Ia mencontohkan keberadaan tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat yang merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Di wilayah lainnya, seperti Dodo Rinti di Kabupaten Sumbawa dan sejumlah titik potensial di Dompu, juga menunjukkan kekayaan alam yang luar biasa.
“Pulau Sumbawa ini kaya. Potensinya tidak kalah dengan provinsi lain yang lebih dulu dimekarkan. Tapi selama ini kita seperti terbelenggu oleh keterbatasan kewenangan. PPS adalah jawaban untuk membuka ruang lebih luas bagi pembangunan berbasis karakteristik lokal,” ujar Duri.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi struktural yang memungkinkan setiap kabupaten/kota di Pulau Sumbawa memiliki akses yang lebih besar terhadap anggaran, kewenangan, dan kebijakan pembangunan.
“Dengan status provinsi, kami bisa lebih fokus membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi lokal. Semua bisa diarahkan dan dikendalikan sendiri, tanpa harus terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” jelasnya.
Tak hanya dari kalangan elit politik, semangat untuk mewujudkan PPS disebut Dewan Duri telah tumbuh kuat di tengah masyarakat akar rumput. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya otonomi yang lebih luas kini kian menguat, terutama karena pengalaman panjang menghadapi ketimpangan pembangunan.
Meski demikian, perjuangan untuk membentuk PPS tak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Dewan Duri berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dan memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.
“Harapan kami, pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Kami ingin keadilan pembangunan. PPS adalah ikhtiar bersama yang sudah berlangsung lama dan harus segera direspons,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, Badaruddin memastikan bahwa dirinya akan terus membawa aspirasi ini ke forum-forum resmi legislatif. Ia juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas daerah dengan Kabupaten kota di Pulau Sumbawa dalam menyusun peta jalan strategis menuju pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (Admin02.RadioArki)
