Sumbawa Barat. Radio Arki – Tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggelora. Senin pagi, 26 Mei 2025, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Sumbawa Barat turun ke jalan dan memadati pintu masuk Pelabuhan Laut Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi itu, massa melakukan blokade total terhadap akses menuju pelabuhan penyeberangan antar-pulau tersebut. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
“Aksi ini adalah bentuk tekad masyarakat Pulau Sumbawa untuk memperjuangkan haknya menjadi provinsi mandiri. Sudah terlalu lama gagasan ini digulirkan, tapi tak kunjung mendapat kejelasan dari pemerintah pusat,” tegas Ketua KP4S Sumbawa Barat, Muhammad Sahril Amin.
Tokoh muda yang akrab disapa Dea Naga itu menyatakan bahwa perjuangan pembentukan PPS bukan sekadar aspirasi, melainkan kebutuhan strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Pulau Sumbawa yang selama ini dinilai termarjinalkan.
Ia menuntut agar pemerintah pusat segera mengambil sikap politik yang jelas, dengan mengesahkan RUU DOB menjadi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Kami mendesak agar RUU DOB PPS segera disahkan menjadi Undang-Undang. Kami butuh kejelasan, bukan janji yang terus diulur-ulur,” ujarnya lantang.
Aksi yang dilakukan KP4S ini bukan sekadar simbolik. Dea Naga menegaskan bahwa jika tidak ada respons atau solusi konkret dari pemerintah pusat, mereka akan melanjutkan aksi selama lima hari penuh, dari tanggal 26 hingga 30 Mei 2025, dengan menutup total akses Pelabuhan Poto Tano.
“Jika tidak ada solusi, kami akan bertahan lima hari penuh di sini, sembari terus berkomunikasi dengan mediator atau negosiator dari pemerintah,” tegasnya.
Gerakan ini menurutnya tidak hanya mencerminkan semangat para tokoh dan elit daerah, tetapi juga menjadi cerminan kegelisahan masyarakat akar rumput yang selama ini merasakan ketimpangan pembangunan dan layanan publik yang tidak merata.
Aksi unjuk rasa ini mendapat perhatian besar dari aparat keamanan. Sebanyak 600 personel gabungan TNI-Polri, termasuk dari Polres Sumbawa Barat dan Satuan Brimob Polda NTB, dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Meskipun berlangsung dalam suasana panas, aksi tetap berlangsung damai dan terkendali.
Namun, dampak dari aksi tersebut cukup signifikan. Seluruh akses kendaraan menuju Pelabuhan Poto Tano tertutup total. Arus lalu lintas dari dan menuju pulau tetangga melalui jalur laut terganggu, sehingga sejumlah rute pengalihan terpaksa diberlakukan oleh aparat dan otoritas pelabuhan.
Di tengah blokade itu, para demonstran berharap suara mereka didengar langsung oleh pemerintah pusat, dan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tidak lagi diabaikan.
“Aksi ini akan terus kami lakukan secara terukur dan konsisten. Kami ingin pemerintah pusat tahu, bahwa masyarakat Pulau Sumbawa tidak main-main. Ini adalah soal keadilan dan masa depan kami,” pungkas Dea Naga. (Admin02.RadioArki)
