Sumbawa Barat. Radio Arki – Aksi unjuk rasa mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang berlangsung sejak siang tadi (Senin, 26 Mei 2025) mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumbawa Barat.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., bersama Ketua DPRD, Kaharuddin Umar, turun langsung menemui massa aksi di akses utama Pelabuhan Poto Tano yang menjadi titik aksi.
Dihadapan massa aksi, Bupati Amar menyampaikan rasa terima kasih kepada para demonstran yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan tidak mengganggu objek vital nasional. Ia menilai, aksi tersebut telah mencerminkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta aksi yang telah menjaga keamanan dan kondusivitas. Apa yang disampaikan hari ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai bersama,” ujar Bupati Amar.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Sumbawa Barat beserta jajarannya yang telah menjaga jalannya aksi sehingga berlangsung dengan tertib. Meski sempat terjadi sedikit gesekan, Bupati memastikan bahwa situasi dapat segera diatasi secara baik.
“Bahwa ada percikan kecil, itu syukurnya bisa kita atasi bersama. Aksi ini telah menunjukan bahwa aspirasi telah sampai. Dan sebagai pemerintah daerah, kami akan meneruskan aspirasi ini sesuai dengan kaidah yang berlaku kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi lintas kabupaten se-Pulau Sumbawa agar perjuangan menuju terbentuknya provinsi baru ini tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Kita di Pulau Sumbawa harus tetap menjaga komunikasi dan kekompakan. Aspirasi ini akan lebih kuat jika disampaikan bersama-sama dalam koridor yang benar kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, menyampaikan dukungan penuh lembaganya terhadap perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Ia secara resmi menyatakan bahwa seluruh fraksi di DPRD Sumbawa Barat telah menyatakan sikap mendukung Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Sikap DPRD jelas, kami mendukung penuh perjuangan PPS. Beberapa poin yang disampaikan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) akan kami sikapi secara kelembagaan,” tegas Kaharuddin.
Ia mengusulkan dibentuknya forum pimpinan DPRD se-Pulau Sumbawa untuk mempermudah konsolidasi dan koordinasi antar daerah dalam mengawal agenda strategis ini.
“Perjuangan pemekaran provinsi ini memang bermula dari Sumbawa Barat, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Kami akan mengonsolidasikan ini dengan para pimpinan DPRD kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa agar langkah kita terkoordinasi dan terarah,” jelasnya.
Kaharuddin juga menyampaikan bahwa dirinya telah ditugaskan secara kelembagaan untuk terus berkoordinasi dengan Bupati KSB dan KP4S dalam memperkuat jalur politik maupun administratif perjuangan pemekaran.
Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan tetap netral dalam menyikapi wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menegaskan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Sumbawa Barat.
“Kami tidak masuk ke ranah substansi pemekaran. Tugas kami adalah menjaga kamtibmas. Sepanjang aksi berlangsung dalam koridor yang benar, kami akan terus mendukung pengamanan secara profesional,” ujarnya. (Admin03.RadioArki)
