Keterangan poto : presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin sedang berorasi saat aksi jilid 3 di Poto Tano menuntut pemekaran PPS (sumber. arki)
Sumbawa. Radio Arki- Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (Aliansi PPS) kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan mengawal perjuangan Komite Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S). Melalui presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin, mengingatkan masyarakat dan seluruh elemen terkait untuk waspada terhadap gerakan-gerakan ilegal yang mengatasnamakan rakyat dalam memperjuangkan pemekaran, namun sebenarnya hanya menjadi alat manuver politik segelintiran pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sampai saat ini, KP3S telah menunjukkan kerja nyata dan hasil positif dalam memperjuangkan aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa. Kami dari Aliansi PPS memberikan dukungan penuh dan siap bersinergi untuk memperkuat perjuangan ini,” ungkap Sahril Amin dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Sahril juga menyinggung adanya kelompok kecil yang belakangan muncul dengan membawa nama percepatan pemekaran, namun justru mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Menurutnya, kelompok tersebut merasa paling benar dan merasa terlegitimasi, padahal secara legalitas kelompok tersebut tidak jelas bahkan hanya memperlemah Gerakan perjuangan yang ada.
“Kelompok itu awalnya dipandang sebagai pendukung pemekaran, tapi kini terlihat adanya gelagat yang menegasikan perjuangan kelompok lain yang sudah lama berjuang. Mereka mengaku mewakili rakyat, tapi legitimasi mereka sangat diragukan. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan masyarakat luas,” tegas Sahril.
Sahril Amin menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Pulau Sumbawa harus berjalan dengan garis perjuangan yang jelas, terorganisir, dan berlandaskan legitimasi yang kuat. Oleh sebab itu, Aliansi PPS hadir untuk memperkuat gerakan yang sudah ada dan terhubung langsung dengan KP3S, guna memastikan perjuangan ini tidak terpecah dan tetap fokus demi kepentingan rakyat.
Ia mengaku, sudah melakukan komunikasi intensif dengan KP3S dan mendapatkan sambutan yang sangat baik. Selanjutnya, Aliansi PPS akan terus mengawal setiap langkah dan keputusan yang diambil agar perjuangan ini dapat tuntas dan membuahkan hasil yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Pulau Sumbawa.
Pesan tegas dari Aliansi PPS ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak agar tidak mudah terprovokasi dengan gerakan-gerakan yang tidak jelas asal-usulnya dan semata-mata mengatasnamakan rakyat demi kepentingan kelompok tertentu. Perjuangan pemekaran Pulau Sumbawa harus dijalankan dengan sikap transparan, demokratis, dan berlandaskan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.
“dalam waktu dekat kami akan menggelar kongres rakyat dan aksi jilid 4 di Poto Tano,” ungkapnya.
Seperti diketahui, untuk mempermudah dan memperkuat Gerakan perjuangan yang ada, Sabtu, 31 Mei 2025 lalu, melalui telconfrens bersama sejumlah perwakilan setiak kabupaten di Pulau Sumbawa telah resmi dibentuk Presidium Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) se-Pulau Sumbawa.
Dalam pertemuan tersebut, ditetapkan susunan bahwa aliansi tersebut berbentuk presidium dengan komposisi sebagai berikut, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Sahril Amin Dea Naga (MSA), Kabupaten Sumbawa (KS) Iying Gunawan, Kabupaten Dompu Ilham Yahyu, S.H., Kabupaten Bima Ilyas, S.H dan Kota Bima Eldan. Musyawarah itu juga menunjuk Muhammad Sahril Amin Dea Naga (MSA) untuk menjadi pimpinan atau Presiden Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa. (admin01 Radio arki)
