Keterangan Poto : DPRD Sumbawa saat diwawancarai Arki (sumber.arki)
Sumbawa. Radio Arki – Proses rekomendasi beasiswa Program Studi Kedokteran dan Farmasi Universitas Mataram (Unram) oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa menuai sorotan. Rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot, M.P., dianggap terlalu cepat dan minim transparansi, sehingga memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak.
Surat rekomendasi bernomor 400.2.3/313/KESRA/2025 itu dikeluarkan hanya empat hari setelah sosialisasi program pada 3 Juni 2025.
Sebelumnya, pemerhati kebijakan publik, Wawan Hermansyah, S.Pd., M.Pd., melalui media sosial mengkritisi proses seleksi yang dianggap terburu-buru. Ia menilai mekanisme perekrutan idealnya dilakukan secara terbuka, dengan akses pendaftaran yang luas, syarat yang transparan, serta seleksi melalui tim independen.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumbawa, Evi Supiati, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa percepatan proses dilakukan untuk mengejar tenggat waktu pendaftaran di Unram yang dimulai pada 3 Juni. Informasi program beasiswa, kata dia, telah disebarluaskan melalui media sosial staf Sekretariat Daerah.
“Seleksi dilakukan melalui verifikasi berkas, seperti nilai rapor semester 1 sampai 6, jurusan, dan asal daerah, dengan prioritas untuk daerah terpencil,” jelasnya.
Dari 70 pendaftar jurusan Kedokteran dan 30 pendaftar jurusan Farmasi, seluruhnya direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi di Unram. Namun, hanya 10 peserta Kedokteran dan 5 peserta Farmasi yang nantinya akan menerima beasiswa. Ia juga menyebutkan bahwa para pendaftar berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anak petani dan sopir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan akan melakukan pengecekan terhadap daftar nama penerima rekomendasi. Ia menyatakan pentingnya memastikan bahwa proses seleksi berjalan adil dan tidak eksklusif.
“Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Kesra untuk dimintai keterangan. Kami ingin pastikan semuanya berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada kesan pilih kasih,” tegasnya.
Pemanggilan dinas-dinas terkait direncanakan pada bulan Juli 2025 sebagai bagian dari upaya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program beasiswa ini. (Yd. Radio Arki)
