Lombok Timur. Radio arki – Aliansi Pemuda Aik Mel Peduli (ALPALI) menggelar forum hearing terbuka terkait dugaan korupsi pembangunan Aula Kantor Desa Kalijaga Selatan, pada Jumat (25/7/2025) pukul 14.00 WITA di kantor desa setempat. Hearing yang dihadiri oleh sejumlah pemuda dan warga berlangsung tegang, menyusul ketidakhadiran Kepala Desa dan kegagalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan jawaban memadai atas berbagai pertanyaan yang diajukan.
Koordinator ALPALI, Syawaludin, menyampaikan kritik keras terhadap proses pembangunan proyek yang dinilai tidak transparan. Ia menyoroti absennya Kepala Desa sebagai pihak yang mestinya bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan proyek.
“Pertanyaan mendasar kami soal transparansi anggaran dan dugaan penyimpangan tidak terjawab oleh BPD. Lebih memprihatinkan, Kepala Desa tidak dihadirkan padahal ia adalah penanggung jawab utama,” ujar Syawaludin di hadapan peserta hearing.
Dalam forum tersebut, anggota BPD yang hadir dinilai tidak mampu menjelaskan secara rinci laporan keuangan maupun dokumen lelang proyek. Bahkan salah satu anggota BPD, Mukammal, saat diminta tanggapan oleh media ini usai pertemuan itu memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun.
“Maaf, gak usah (berikan pernyataan),” ucap singkat Mukammal saat ditemui usai hearing.
ALPALI menilai sikap BPD yang enggan memberikan klarifikasi dan penjelasan detail tentang pembangunan itu, justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya menutupi persoalan proyek.
“Mereka hanya beralih-alih menjawab. Ini memperkuat dugaan bahwa BPD sengaja menjadi tameng untuk melindungi Kepala Desa,” tambah Syawaludin.
Suasana sempat memanas ketika peserta hearing mendesak agar pemerintah desa membuka dokumen proyek secara transparan. ALPALI juga menyebut bahwa hearing ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan audit independen yang mengindikasikan adanya mark-up harga dan ketidakjelasan alur penggunaan dana pembangunan aula.
Atas situasi ini, ALPALI mendesak agar Pemerintah Desa Kalijaga Selatan segera membuka akses publik terhadap seluruh dokumen proyek, sekaligus menghadirkan Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi secara terbuka di hadapan masyarakat. (Adhe. Radio Arki)
