Sumbawa. Radio Arki- Rencana untuk menyatukan atau merger Bank BPR NTB oleh Pemerintah Provinsi NTB, ternyata tetap akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun disisi lain, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, justru menyatakan tetap membuka ruang untuk menerima masukan terhadap kebijakan tersebut.
“Inikan belum final. sebenarnya persoalan kemanfaatan untuk Sumbawa dan kabupaten lainnya dari awal akan jadi pertimbangan. Tetapi inikan sudah berjalan dan semuanya akan kita komunikasi” terangnya, kepada www.arkifm.com, Ahad 22/1 siang lalu, di Sumbawa.
Muhammad Amin yang datang dalam acara HUT Kabupaten Sumbawa menegaskan, pihaknya akan terus berupaya ditengah kepastian kebijakan untuk menyatukan Bank BPR NTB pemerintah provinsi.
” iya kita tetap ingin merger. tetapi kita juga perlu mendengar pendapat dari teman di sumbawa dan saya rasa ada runang untuk kia bicarakan secara bersama.”Bebernya.
Sementara itu, berbagai pihak mulai menyorot kebijakan tersebut. salah satunya adalah Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni. Politisi partai Gerindra tersebut menilai kebijakan untuk Bank BPR NTB sangat tidak memperhatikan azas keadilan dan peningkatan perekonomian di kabupaten.
“kami tidak setuju. Jadi kami ingin pemerintah provinsi (NTB) lebih rasional,” tandasnya, Selasa malam (24/1) tadi
Menurut Andi, Bank BPR NTB cabang Sumbawa hingga saat ini masih dinilai sebagai cabang di Bank BPR NTB tersehat dan memiliki dana yang cukup besar, serta peraih dua kali berturut -turut sebagai cabang terbaik di Bank BPR NTB. Sehingga dengan kebijakan itu tentu akan sangat merugikan daerah, khususnya kabupaten.
“kesan yang muncul kalau serta merta dimerjer (satukan) tentu adalah kesan yang tidak baik. Jadi kita ingin pemerintah pemprov mempertimbangkan, dan jangan plin plan.” Demikian, tutup Andi. (AA-ArkiRadio)
