Mataram. Radio Arki – Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu serius. Upaya penanganan masalah lingkungan seperti kerusakan hutan harus menjadi atensi khusus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram melalui Ketua Bidang Partipasi Pembangunan Daerah (PPD), Muhammad Arif mengatakan bahwa, HMI menyorot kerusakan lingkungan karena banyak memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai tempat, khususnya di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa.
“Hal ini telah memunculkan kekhawatiran banyak pihak,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemprov NTB bersama Pemerintah Daerah harus segera mengembalikan fungsi hutan yang terlanjur rusak. “Kami berharap kita bekerjasama untuk memperbaikinya dengan berbagai program yang nyata dan bermanfaat terutama soal program penghijauan,” imbuhnya.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah belum memiliki peran nyata dan masif dalam menyikapi isu lingkungan. Hal tersebut terlihat dari total hutan di NTB 896 ribu hektar yang rusak. Rinciannya, hutan yang terbuka mencapai 580 ribu hektar, sedangkan, sekitar 316 ribu hektare yang rusak akibat pertanian lahan kering ditanami jagung oleh masyarakat.
“Dari total 896 ribu hektar yang rusak itu, sekitar 35-40 persen di antaranya berada di wilayah Pulau Sumbawa kerusakan hutannya,” kata Arif.
HMI juga menyinggung persoalan kriminalisasi aktivis lingkungan hidup yang akhir akhir ini marak terjadi. Menurutnya, tindakan itu adalah karena persongkolan elit dan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. (Tim. Radio Arki)
