Sumbawa Barat. Radio Arki – Di penghujung masa jabatannya, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, kembali hadir dalam ajang bergengsi dunia. Setelah sebelumnya mengikuti Open Government Partnership (OGP) Summit pada September 2023 di Tallinn, Estonia, kali ini ia diundang untuk berpartisipasi dalam Regional Meeting OGP Asia-Pacific yang berlangsung pada 5-7 Februari 2025 di Manila, Filipina.
Forum ini mempertemukan para pemimpin pemerintah, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari seluruh Asia-Pasifik, bersama mitra global dan regional, guna membahas perkembangan inisiatif pemerintahan terbuka serta mengeksplorasi solusi terhadap berbagai isu strategis.
Acara OGP Asia-Pacific Regional Meeting 2025 dibuka secara resmi oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., dalam sebuah Open Plenary yang digelar di Grand Hyatt Manila, Bonifacio Global City, Taguig. Setelah sesi pembukaan, agenda dilanjutkan dengan High-Level Roundtable, yang mempertemukan pemimpin pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai kota, provinsi, dan wilayah yang menjadi anggota OGP.
Dalam sesi ini, para peserta berbagi pengalaman mengenai bagaimana prinsip pemerintahan terbuka dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta mendorong inklusivitas dalam kebijakan publik.
Bupati Sumbawa Barat hadir dalam forum ini bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, SP., M.Si. Salah satu agenda utama yang diikuti adalah sesi wawancara khusus dengan Lead OGP Local, yang dipimpin oleh José Maria Marín dan Mercedes Nasif. Dalam sesi yang berlangsung di Forum Asia-Pacific Grand Hyatt Manila ini, Bupati memaparkan bagaimana Forum Yasinan telah menjadi model inovatif dalam menerapkan prinsip pemerintahan terbuka di Sumbawa Barat.
Menurutnya, Forum Yasinan bukan sekadar ajang doa bersama, tetapi juga sarana membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintahan terbuka harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel bisa berjalan secara optimal,” ungkap Bupati.
Ia menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang prinsip keterbukaan dalam pemerintahan.
“Bagi mereka yang kurang memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan keterbukaan ini bisa disalahartikan sebagai celah untuk menyerang pemerintah. Padahal, yang dibutuhkan adalah kritik konstruktif yang bertujuan membangun, bukan sekadar upaya menjatuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintahan terbuka hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh ekosistem yang kondusif, yakni dengan menyediakan akses informasi yang luas, meningkatkan partisipasi publik, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif global ini, di akhir kegiatan Bupati Sumbawa Barat menandatangani komitmen OGP Manila-Philipina. Penandatanganan ini menegaskan bahwa Forum Yasinan telah diakui sebagai model implementasi pemerintahan terbuka yang dapat diterapkan secara global.
Partisipasi aktif dalam OGP Asia-Pacific 2025 semakin memperkuat posisi Kabupaten Sumbawa Barat di kancah internasional sebagai daerah yang berkomitmen terhadap transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. (Admin02.RadioArki)
