Sumbawa Barat. Radio Arki – Kebijakan toleransi terhadap over dimension angkutan batu bara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat kritik tajam dari Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki AR, SE.
Ia menilai kebijakan tersebut keliru, karena tidak mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelayakan jalan, serta dinilai lebih menguntungkan pengusaha luar daerah dibandingkan angkutan truk lokal.
“Kebijakan ini tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan jalan. Apalagi kalau melihat sasaran kebijakan ini lebih menguntungkan pengusaha dan truk dari luar daerah, bukan truk lokal KSB. Ini jelas tidak memihak pengusaha angkutan lokal,” tegas H. Bass, sapaan akrabnya.
Menurutnya, daripada menambah tinggi dimensi truk dengan memberikan toleransi hingga empat papan, seharusnya pihak terkait lebih bijak dalam menyesuaikan tarif angkutan. Dengan demikian, pengusaha angkutan lokal juga mendapatkan kesempatan untuk berkontrak dengan PLN dalam distribusi batu bara ke PLTU.
“Sebaiknya pengangkutan batu bara ini bukan dengan menambah tinggi dimensi truk, tetapi dengan menyesuaikan harga pengangkutan dan memberi ruang bagi pengusaha angkutan lokal untuk berkontrak dengan PLN,” tambahnya.
Atas dasar tersebut, DPRD KSB melalui Komisi III akan meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meninjau kembali kebijakan yang ada. Bahkan, ia menegaskan pihaknya akan mendorong penghentian sementara aktivitas pengangkutan batu bara sampai ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pengusaha lokal.
“Kami akan meminta Pemkab dan pihak terkait untuk menghentikan sementara pengangkutan dan memperbaiki kebijakan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, menjaga kondisi infrastruktur daerah, serta memastikan peluang ekonomi bagi pengusaha angkutan lokal agar tidak terpinggirkan.
Kritik dari DPRD KSB ini mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengangkutan batu bara. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan jalan, serta keberpihakan terhadap pengusaha lokal, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih seimbang dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. (Admin02.RadioArki)
