Sumbawa Barat. Radio Arki – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cordova, serta berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan lainnya, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan lima tuntutan utama yang mereka anggap krusial bagi kepentingan masyarakat. Namun, setibanya di kantor DPRD, mahasiswa dikecewakan dengan kondisi gedung legislatif yang sepi. Tidak ada satu pun anggota dewan di tempat.
Demonstrasi dimulai dengan long march dalam Kota Taliwang menuju Kantor DPRD KSB dan Polres KSB. Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, sembari berorasi secara bergantian menyoroti kebijakan-kebijakan yang mereka anggap bermasalah.
Setibanya di kantor DPRD, mahasiswa dibuat geram setelah mengetahui bahwa tidak ada satu pun anggota dewan yang berada di tempat. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa, yang merasa aspirasi mereka diabaikan.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Indra Dwi Herfiansyah, mengecam ketidakhadiran para wakil rakyat dalam momen krusial seperti ini.
“Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan suara rakyat, tetapi justru mendapati kantor DPRD kosong. Ini adalah bentuk nyata pengabaian terhadap aspirasi masyarakat! Jika wakil rakyat tidak ada di tempat, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?” tegas Indra.
Mahasiswa yang kecewa dengan ketidakhadiran anggota DPRD KSB mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika dalam waktu dekat DPRD tetap bungkam dan tidak memberikan respons atas tuntutan kami, maka kami pastikan aksi selanjutnya akan lebih besar dan lebih masif!” tegas Indra.
Kekecewaan senada juga disampaikan oleh Presiden BEM Universitas Cordova, Haris Fahrul Aziz. Menurutnya, kondisi ini semakin menunjukkan bahwa DPRD KSB tidak serius dalam menjalankan amanah sebagai perwakilan rakyat.
“Kami sangat kecewa! Seharusnya, mereka ada di sini untuk mendengar suara kami. Jika mereka tidak mampu menjalankan tugasnya, lebih baik mundur saja!” ujar Abdul Haris dengan nada geram.
Para mahasiswa kemudian mencoba memasuki gedung DPRD untuk mencari kepastian mengenai keberadaan anggota dewan. Namun, aparat keamanan menghalangi mahasiswa yang berusaha merangsek ke dalam kantor DPRD.
Salah satu pegawai DPRD yang enggan disebutkan namanya akhirnya memberikan penjelasan bahwa seluruh anggota dewan sedang berada di luar daerah untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang mereka anggap mendesak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pusat. Pertama, menolak rencana pembahasan revisi Perda Nomor 13 Tahun 2018 yang dinilai akan melegalkan peredaran minuman keras (miras) di Sumbawa Barat.
Tuntutan kedua, mahasiswa menuntut pengusutan tuntas dan penghentian aktivitas pertambangan ilegal yang masih marak terjadi di KSB. Ketiga, menyoroti kelangkaan gas LPG 3 Kg yang semakin menyulitkan masyarakat kecil. Keempat, menolak penyimpangan seksual, khususnya praktik LGBT di KSB, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan sosial.
Tuntutan terakhir, mengevaluasi 120 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran pendidikan, serta implementasi program makan bergizi gratis. (Admin02.RadioArki)
