Sumbawa Barat. Radio Arki – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat mulai menyoroti sejumlah proyek yang hingga kini belum rampung dan melewati batas tahun anggaran. Total nilai proyek yang mengalami keterlambatan seperti dirilis belum lama ini oleh otoritas pemerintah daerah ini mencapai Rp50 miliar. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pelaksanaan anggaran dan transparansi pengerjaan proyek tersebut.
Kepala Kejari Sumbawa Barat, Beny Utama, mengungkapkan bahwa pihaknya memang memiliki kemitraan dengan pemerintah daerah untuk pendampingan dalam memastikan tidak adanya AGHT ( Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan). Sementara persoalan pekerjaan teknis itu menjadi kewenangan pihak ketiga dan konsultan. Meski demikian kejari telah melakukan langkah-langkah pencegahan sejak awal guna memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mewajibkan pembuatan surat pernyataan bagi proyek-proyek bernilai besar sebagai bentuk komitmen penyelesaian dari pelaksana proyek.
“kami tidak bisa intervensi, tetapi untuk pencegahan (ternjadi penyelewengan) kami sudah mengingatkan pihak ketiga untuk lebih taat terhadap kontrak, terutama dalam hal ketepatan waktu, kualitas, dan volume pekerjaan. Jika ada indikasi pengurangan kualitas proyek, kami akan bertindak tegas,” ujar Beny.
Namun, meski sudah ada langkah pencegahan, beberapa proyek tetap mengalami keterlambatan. Kondisi ini pun menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Beny pun mengungkapkan bahwa durasi waktu untuk setiap pekerjaan proyek maksimal 180 hari kerja, sedangkan dalam beberapa proyek tersebut sejak awal pihaknya telah mewanti-wanti otoritas terkait baik itu pemerintah dan pelaksana proyek.
“ada banyak proyek di APBD perubahan itu start-nya (mulai) terlambat, hanya dikasi waktu 90 hari kerja. Dalam prediksi kami pasti akan molor karena tidak sesuai dengan waktu yang biasanya, apalagi dengan kondisi alam. Tetapi itu tetap resikonya di pelaksana, terkait spesifikasi dan kualitas kita memang tidak bisa intervensi tetapi jika dkemudian hari ditemukan spek-nya kurang dan dilaporkan seratus persen, maka itu persoalan baru dan masyarakat bisa melaporkan kok!” tukasnya
Dinas Pekerjaan Umum Enggan Berkomentar
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumbawa Barat yang seharusnya menjadi pihak yang paling memahami kondisi proyek-proyek yang tertunda ini justru memilih bungkam. Hingga saat ini, pihak dinas yang berusaha ditemui media ini belum memberikan pernyataan atau klarifikasi terkait keterlambatan pengerjaan sejumlah proyek tersebut.
Sikap tertutup Dinas PU ini semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang berharap adanya kejelasan terkait proyek-proyek yang belum selesai. Ketidaktransparanan ini pun menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang ingin memastikan proyek berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain memberikan peringatan, Kejari Sumbawa Barat juga menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan indikasi penyelewengan anggaran. Hal ini mencakup pengurangan kualitas proyek, pengurangan volume pekerjaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Kami tidak akan segan menindak jika ada bukti penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. Keuangan negara harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab,” tegas Beny.
Kejaksaan memastikan pengawasan akan terus dilakukan, terutama terhadap proyek-proyek bernilai besar yang rentan terhadap potensi penyimpangan. Langkah ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah proyek yang mengalami keterlambatan ini sebagian besar merupakan proyek infrastruktur yang penting bagi masyarakat. Keterlambatan pengerjaan tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan warga yang berharap proyek-proyek tersebut segera selesai. Sebut saja diantaranya adalah Gedung inspektorat Sumbawa Barat, Proyek Pembangunan Labkesda Sumbawa Barat dan beberapa proyek lainnya. (Admin01. Radio Arki)
