Jakarta. Radio Arki – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu belajar ke luar negeri.
Menurutnya, best practice dalam tata kelola pemerintahan sudah banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam acara Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 26 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus fokus menjalankan program nasional, khususnya program Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa dalam paparannya, Wapres Gibran menyoroti program Asta Cita Presiden Prabowo.
Salah satu program utama yang harus dijalankan kepala daerah adalah program Asta Cita Presiden Prabowo, program makan bergizi gratis.
“Para kepala daerah diminta untuk menyukseskan program ini di wilayah masing-masing,” ujar Bima Arya.
Selain itu, Gibran juga menekankan pentingnya swasembada pangan dengan memberikan perhatian lebih pada sistem irigasi di daerah.
Dalam pemaparannya, ia menggunakan ilustrasi kondisi irigasi di beberapa wilayah yang memerlukan perhatian lebih dari kepala daerah.
“Beliau menampilkan gambar-gambar kondisi irigasi dan menegaskan bahwa ini perlu menjadi fokus utama bagi kepala daerah,” kata Bima Arya.
Selain membahas program pangan, Gibran juga menyoroti isu stunting. Ia bahkan mengundang seorang bupati yang berhasil menurunkan angka stunting di Kalimantan untuk berbagi pengalaman dalam retret tersebut.
Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa kepala daerah tidak perlu melakukan studi banding ke luar negeri.
Ia menilai bahwa praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan bisa dipelajari langsung dari daerah lain di Indonesia.
“Beliau menyampaikan bahwa best practice ada di dalam negeri, dan itulah tujuan dari retret ini, agar kepala daerah bisa belajar dari kota atau daerah lain tanpa harus ke luar negeri,” jelas Bima Arya.
Retret kepala daerah ini telah berlangsung sejak 21 Februari dan dijadwalkan berakhir pada 28 Februari 2025.
Acara ini diikuti oleh ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). (Admin02.RadioArki)
