Sumbawa Barat. Radio Arki – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Barat akhir tahun anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut ditetapkan pada 4 Maret 2025 dan mencakup 16 bidang yang menjadi perhatian utama DPRD. Dari seluruh bidang yang diawasi, infrastruktur dan permukiman menjadi sektor dengan rekomendasi terbanyak, yakni 11 poin.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD KSB, Iwan Irawan, SP., MP., yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan bahwa rekomendasi ini disusun berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami melihat banyak proyek infrastruktur yang perlu dievaluasi karena berdampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan dalam kota, jalan Maluk-Sekongkang, serta sistem saluran pembuangan air,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD juga menekankan perlunya langkah strategis dalam menangani masalah banjir di ibu kota Taliwang. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk membangun saluran drainase yang terkoneksi dan terintegrasi agar banjir dapat diminimalisir,” tambahnya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah segera membebaskan lahan untuk re-trase jalan nasional rute Jereweh-Benete guna meningkatkan aksesibilitas.
Terkait pembangunan jalan pariwisata Balas-Lawar, DPRD meminta agar proyek tersebut dikaji ulang. “Pembangunan harus tetap mempertahankan akses ke spot wisata potensial di sepanjang rute tersebut,” kata Iwan.
Selain itu, DPRD menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai belum optimal. Ia menjelaskan bahwa intervensi anggaran daerah pada tahun 2024 hanya mencakup 216 unit atau sekitar 6,23% dari total 3.465 RTLH yang ada. “Jika tidak ada alokasi tambahan, maka target 3.465 RTLH tidak akan tercapai dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran minimal untuk 500 unit RTLH setiap tahun dalam RPJMD 2025-2030.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang tidak layak di delapan kantor kecamatan serta memfasilitasi pembangunan atau perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
DPRD juga mendorong agar proses pelelangan pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih awal. “Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,” kata Iwan.
DPRD juga meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lebih intensif dalam mengawasi pelaksanaan proyek. “Jangan sampai ada kelalaian dalam pencapaian progres realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.
Selain itu, ketersediaan jaringan air bersih di KSB juga menjadi perhatian utama. “Kami meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan air bersih dengan memperhatikan kualitas dan kuantitasnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, DPRD mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih merujuk pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses anggota dewan dalam menyusun program pembangunan. “Kami ingin pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya inisiatif pemerintah daerah saja,” katanya.
DPRD juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah KSB agar tidak ada daerah yang tertinggal.
Selain bidang infrastruktur dan permukiman, DPRD juga mengeluarkan rekomendasi untuk sektor lainnya, seperti pendapatan dan belanja daerah, pendidikan, pertanian, kesehatan, sosial, perikanan, perhubungan, pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, UMKM, ketahanan pangan, keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, perizinan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Iwan Irawan menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. “Bupati Sumbawa Barat harus menindaklanjuti rekomendasi ini agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pencapaian target pembangunan daerah lebih efektif,” tegasnya. (Admin02.RadioArki)
