Keterangan : penyerahan LKPPD tahun 2024 kepada BPD saat Musdes yang digelar di kantor desa setempat
Brang Rea – Pemerintah Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa pada Kamis (27/03) sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Seminar Salit, Khairuddin, menyampaikan bahwa LKPPD akan diserahkan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, laporan berkaitan dengan data yang menjdi informasi penting untuk disampaikan pada forum itu, pemdes Seminar Salit mengaku masih kesulitan untuk mengisi data tentang pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk penyertaan modal di BUMDes, karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini masih dalam proses pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Walaupun sebelumnya kami sudah menyampaikan laporan khusus (tentang BUMDes), saat sekarang kita masih menunggu hasil pemeriksaan (inspektorat).
Selanjutnya, Adapun pola penganggaran APBDes yang akan segera dilakukan penyesuaian adalah tentang program ketahanan pangan yang diharuskan dalam ketentuan aturannya melalui BUMDes dengan sifat keuangan yaitu pembiayaan. Atas kondisi tersebut, perlu kerja ekstra agar pelaksanaannya dapat segara dituntaskan. .
Sementara itu, Ketua BPD Seminar Salit, Abdul Gafur, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Desa yang tetap konsisten melaksanakan kegiatan tepat waktu.
“Kami akan menggelar rapat khusus internal BPD sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, kami mengapresiasi langkah-langkah transparansi yang sudah diterapkan oleh pemerintah desa dalam setiap kegiatan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pendapatan Desa Seminar Salit Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 2.8 milyar. Sementara itu, belanja desa sepanjang tahun dialokasikan untuk beberapa bidang, diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan KemasyarakatanBidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Khairuddin juga mengakui bahwa dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pihaknya menghadapi berbagai kendala. Meski demikian, Ia menegaskan akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan warga.
“kami akan selalu memberikan yang terbaik buat Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan perencanaannya yang ada,” demikian, Khairuddin. (Iwenk. Radio arki)
