Keterangan : program unggulan di bidang pertanian peternakan dan perikanan Bupati KSB (sumber : prokopim KSB)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Program unggulan yang menjadi target 100 hari kerja Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, ST adalah Kartu KSB Maju, dengan berbagai bidang program di dalamnya. Diantara yang masuk dalam program unggulan itu adalah program Maju Pertanian dan Maju Perikanan. Dalam program ini, meski berbeda pemerintah daerah pasalnya masih akan melanjutkan program Bariri Tani Ternak dan Bariri Nelayan yang merupakan program kepemimpinan Bupati H.W. Musyafirin. Setidaknya 8 tahun program ini bergulir dengan berbagai kegiatan, seperti pemberian Alat Pertanian dan Alat Tangkap perikanan, termasuk diantaranya adalah Sampan. Serapan anggaran untuk hal tersebut selama ini jika dikalkulasi pastinya bukan anggaran kecil, tetapi bagaimana outcome (hasilnya) atau outputnya (pengaruhnya)? Pastinya perlu evaluasi serius.
Evaluasi itu harus dilakukan menyeluruh, sebelum kembali menggulirkan program di sektor perikanan dan pertanian. Sejauh ini, berbagai program pada dua sektor itu telah digelontorkan dengan anggaran yang tidak sedikit. Namun, karena minimnya evaluasi membuat efektivitasnya patut dipertanyakan. Apakah bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran? Apakah para penerima manfaat telah mengoptimalkan penggunaan bantuan tersebut? Atau justru program ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat?
Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sektor pertanian dan perikanan yang cukup dominan dalam struktur ekonominya. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan KSB tahun 2023 yang dikutip dari Laporan Statistik Pertanian dan Perikanan KSB, jumlah petani di KSB mencapai sekitar 30 ribu orang, dengan luas lahan pertanian yang terdiri dari 9.576 hektare sawah dan 10.533 hektare lahan kering. Sementara itu, jumlah nelayan tercatat sekitar 1.591 orang yang tersebar di lima kecamatan, yakni Poto Tano, Taliwang, Sekongkang, Jereweh, dan Maluk.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menggulirkan berbagai bantuan, baik berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, maupun bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan. Berdasarkan rilis resmi pemerintah Daerah KSB untuk tahun 2023 saja, total bantuan alsintan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 300 unit traktor dan alat pengolahan hasil pertanian, sedangkan sektor perikanan menerima lebih dari 500 unit alat tangkap dan kapal motor untuk mendukung operasional nelayan. Namun, efektivitas program ini masih perlu dipertanyakan, terutama dalam hal pemanfaatan dan keberlanjutan bantuan tersebut.
Salah satu catatan kritis yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam proses pemberian bantuan. Pemerintah harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar membutuhkan alat dan fasilitas yang diberikan, bukan sekadar menjadi penerima bantuan yang kemudian menjualnya karena tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Tanpa mekanisme seleksi yang ketat, bantuan yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru bisa berakhir sebagai komoditas di pasar bebas.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah menghindari politisasi dalam distribusi bantuan. Program unggulan Bupati KSB harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini tidak hanya menjadi alat mempertahankan pengaruh politik semata. Artinya untuk menghindari hal tersebut, semua penerima manfaat setiap program harus diumumkan secara terbuka agar Masyarakat bisa langsung menilai kelayakan penerima.
Di sektor pertanian, tantangan lain yang adalah efektiftias keberadaan penyuluh pertanian. Penyuluh punya peran penting sebagai agen perubahan yang mendidik, memotivasi, dan memfasilitasi petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas pertanian mereka, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Tetapi faktanya pengolahan pertanian di KSB masih sangat monoton dengan pola yang sudah turun temurun, apalagi mau alih teknologi dengan manajemen bisnis yang modern untuk petani. Pastinya perlu perhatian serius terhadap penyuluh, dari peran fungsi dan termasuk juga kesejahtraannya.
Sementara itu, sektor perikanan juga menghadapi tantangan dalam hal pemberdayaan nelayan. Hingga saat ini, belum ada parameter yang jelas terkait kebutuhan alat dan mesin perikanan serta mekanisme distribusi bantuan kepada para nelayan. Banyak kasus di mana bantuan alat tangkap yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi perairan setempat atau justru berakhir di tangan pihak yang tidak benar-benar membutuhkan. Akibatnya, program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan justru tidak berjalan efektif.
Langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan audit menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, menyusun mekanisme verifikasi berbasis data yang lebih ketat, serta merancang kebijakan distribusi yang lebih berkeadilan. Pemerintah harus mengembangkan sistem pemetaan kebutuhan yang akurat, baik di sektor pertanian maupun perikanan, sehingga distribusi bantuan tidak lagi bersifat sporadis dan berbasis kepentingan tertentu.
Lebih jauh, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan alokasi bantuan harus menjadi prioritas utama. Jika program ini tetap dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang ketat, maka bukan tidak mungkin berbagai bantuan yang telah digelontorkan hanya menjadi proyek seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Evaluasi bukan hanya sebuah opsi, tetapi keharusan agar program unggulan Bupati KSB benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)
