Keterangan : Hj Hanifah Musyafirin (jilbab merah) saat bersama istri mantan presiden Joko Widodo
Keterlibatan perempuan dalam politik bukan “barang baru” dan “tabu”. Sejak era 1980an, gerakan perempuan bergerak untuk strategi persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang termasuk politik. Setelah reformasi 1988, demokratisasi di Indonesia membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Dalam Pemilu 1999, gerakan perempuan tidak hanya aktif dalam bidang pendidikan dan pendampingan, namun juga melakukan kampanye progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. (Jurnal Perempuan Edisi 63, 2008). Hal ini dilakukan dengan mendorong partai politik memperhatikan kepentingan perempuan.
Peran perempuan dalam politik terus meningkat seiring kepastian hukum, adanya affirmative action untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen. Meski demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Ungkapan “dunia politik bukan dunianya perempuan” masih kerapkali digunakan masyarakat patriarkis untuk membatasi peran serta perempuan di ruang politik. Peran politiknya seringkali dikaitkan dengan peran perempuan di ranah domestik. Peran perempuan dianggap cukup dirumah saja, membersihkan rumah, memasak dan menjaga anak. Jadi, perempuan tidak perlu terlibat di ruang publik, apalagi ikut berpolitik karena politik hanyalah milik laki-laki. Padahal perempuan memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya atas pembangunan yang adil dan berpihak pada perempuan. Kepemimpinan perempuan juga sering diragukan karena perempuan dianggap lemah, susah mengendalikan emosi, kurang pendirian, tidak logis dan mudah mendapatkan tekanan pengambilan keputusan mengedepankan emosi. Cara pandang ini dipertanyakan, karena mengabaikan kompetensi dan kualitas perempuan.
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 sebanyak 308 perempuan ikut berkontestasi. Dari 308 orang, sebanyak 110 perempuan terpilih sebagai Kepala Daerah baik Gubernur, Wali Kota/Bupati maupun wakilnya. Partisipasi perempuan dalam kontestasi Pilkada ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan tetapi juga mencerminkan upaya untuk mendorong inklusivitas dalam proses demokrasi. Keberhasilan ini juga menunjukkan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender. Perempuan terbukti dapat bersaing dan memimpin di ranah politik yang masih didominasi laki-laki.
Terpilihnya pemimpin daerah perempuan diharapkan dapat membawa perspektif baru dan inklusif dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hasil riset Cakra Wikara Indonesia, Pemimpin daerah perempuan cenderung merumuskan kebijakan yang berdampak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk menyasar perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya (lansia, disabilitas dan lainnya). Oleh karena itu, perwakilan perempuan di tingkat eksekutif daerah sangat strategis untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Harapannya ini juga berlaku di Kabupaten Sumbawa Barat. Kini menjadi salah satu daerah yang memiliki pemimpin daerah perempuan yaitu Hj. Hanifah Musyafirin, S.Pt.,M.M.INOV. Ia terpilih sebagai Wakil Bupati periode 2024-2029. Sejak awal kehadirannya sebagai calon kepala daerah, ia telah berhasil mendobrak streotip yang menganggap perempuan lemah, perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Ia mematahkan cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang selama ini dianggap hanya bisa mendampingi suaminya bertugas, mengurusi rumah tangga, menjaga anak dirumah dan tugas domestik lainnya. Pengalamannya memimpin organisasi juga prestasinya dalam menginisiasi gerakan Baca Tuntas Al-Qur’an (TBA) telah membuatnya melampui batasannya. Ia membuat sejarah sebagai pemimpin daerah perempuan pertama di kabupaten Sumbawa Barat. Selain sebagai prestasi, kerja nyata dan komitmen Wakil Bupati Sumbawa Barat untuk kemajuan perempuan di Kabupaten Sumbawa Barat layak dinanti, termasuk dalam program 100 hari kerja kepemimpinannya. (***)
