Keterangan : kepala perum Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi
Sumbawa Barat. Radio Arki — Kepala Bulog Cabang Sumbawa memastikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terkendali. Kepala Bulog Sumbawa, Hanafi Zuhri, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai langkah strategis demi menjaga stabilitas harga serta melindungi petani dari tekanan pasar yang kerap dimainkan oleh tengkulak.
“Secara umum, kondisi HPP di Sumbawa dan KSB masih dalam kendali. Kami terus menjaga ini dengan membangun koordinasi dan kemitraan lintas sektor, termasuk Dinas Pertanian dan unsur TNI,” ujar Hanafi saat dikonfirmasi via seluler www.arkifm.com, Senin (15/4) kemarin.
Hanafi menjelaskan, tantangan di lapangan tidak hanya terkait mekanisme penyerapan hasil panen, tetapi juga menyangkut keterbatasan sarana prasarana dan tenaga kerja yang menjadi tim di lapangan. Di KSB, misalnya, hanya terdapat satu gudang Bulog aktif, sementara kebutuhan penyerapan cukup tinggi.
“Kami dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur. Mitra Bulog di KSB juga sangat terbatas. Saat ini hanya ada dua mitra, padahal cakupan wilayah cukup luas. Meski demikian, kami bentuk empat tim untuk menjemput gabah petani langsung dari lokasi panen,” katanya.
Sebagai solusi atas keterbatasan itu, Bulog menggandeng mitra dari wilayah lain seperti Alas dan Alas Barat untuk membantu memperkuat kegiatan di KSB. Dengan demikian, distribusi dan penyerapan gabah dapat tetap berjalan, meskipun dengan logistik dan sumber daya yang terbatas.
Ada dominasi pasar oleh tengkulak
Tak hanya soal sarana dan prasarana, kendala di lapangan juga mencakup aspek non-teknis, seperti dominasi tengkulak dan peleleh (pengepul) yang memainkan peran besar dalam pembentukan harga pasar. Dalam kondisi ini, petani kerap dirugikan karena tidak mendapatkan harga sesuai standar HPP.
“Memang tidak ada sistem yang sempurna. Selain keterbatasan teknis, kami juga menghadapi tantangan dari pasar itu sendiri, di mana para tengkulak kerap memengaruhi harga secara tidak wajar. Medan di Sumbawa dan KSB juga berat dan luas, sehingga distribusi menjadi tidak mudah,” ungkap Hanafi.
Lebih lanjut, ia pun juga menanggapi sorotan dari Anggota DPR RI, Johan Rosihan, yang meminta pengendalian HPP hasil pertanian berupa jagung dan gabah harus diperkuat di daerah, Hanafi mengakui bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama. Bulog, kata dia, telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi permainan harga di tingkat petani.
“Salah satu strategi kami adalah langsung turun ke lapangan. Setiap kali kami menerima laporan bahwa harga gabah jauh di bawah HPP, kami langsung turunkan tim untuk menjemput gabah petani. Ini bagian dari upaya kami memutus dominasi tengkulak dan memberi ruang lebih adil bagi petani,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan mitra lokal, agar upaya penguatan rantai distribusi pangan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
“kami tetap berkomitmen menjalankan tugas sebagai penyangga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sembari terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan kondisi lapangan yang terus berkembang,” demikian, Hanafi. Dalam pantauan media ini, sejumlah lokasi di Sumbawa Barat terdapat harga hasil pertanian terutama gabah yang bervariasi dan tidak sesuai dengan HPP, bahkan terdapat harga di angka Rp 5.500/kg, kondisi ini sangat memprihatinkan apalagi pemicu harga adalah karena adanya dominasi tengkulak atau masih menjadi persolan klasik setiap musim panen. (Admin01. Radio Arki)
