Keterangan : ilustrasi hasil pertanian
Sumbawa Barat. Radio Arki– Belum selesai tentang kebutuhan untuk alat panen hasil pertanian, sejumlah petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini mengeluhkan rendahnya harga pembelian gabah di tingkat lapangan yang dinilai jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden sebesar Rp6.500 per kilogram. Di lapangan, harga gabah justru berada di kisaran Rp5.500/kg, bahkan lebih rendah di beberapa titik.
Kondisi ini dinilai sangat tidak logis oleh para petani, mengingat biaya produksi yang mereka keluarkan sudah tinggi dan secara aturan juga telah diperhitungkan dalam penetapan HPP. Harga yang berlaku saat ini sangat merugikan dan mengancam keberlanjutan usaha tani mereka.
“Pemerintah memang sudah melakukan upaya, tapi kenyataannya di lapangan jauh dari harapan. Bahkan seperti dibiarkan,” ujar, Jayadi, petani yang memiliki lahan di sekitaran Komplek perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), kepada media ini, sore tadi.
“percuma ada instruksi (presiden) kalau gak bisa dijalankan,”imbuhnya
Ia pun mengaku telah mendatangi pimpinan daerah untuk menyampaikan persoalan di lapangan, baik itu soal harga gabah dan persoalan lain tentang petani, pimpinan daerah kemudian menyerahkan kepada OPD terkait. Sayangnya OPD terkait, aku Jaya tidak dapat memberikan jabawan apapun, bahkan hanya berdalih bukan menjadi kewenangannya.
“saya tadi ke (kantor) bupati, tetapi dipertemukan dinas, tetapi dinas juga ngakunya gak punya kewenangan,”aku Jaya kesal.
Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketidaksiapan Bulog dalam menyerap gabah secara langsung dari petani. Alasan yang sering disampaikan adalah kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan alat angkut. Padahal, petani menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa memfasilitasi jika memang belum mampu menyediakan secara menyeluruh.
“Untuk apa pemerintah menyediakan mesin combine harvester banyak-banyak kalau harga gabahnya justru anjlok. Ini seperti menutup lubang, gali lubang,” kritik petani lainnya.
Sementara itu, pemerintah melalui dinas terkait yaitu dinas ketahanan pangan menyebut bahwa mekanisme pelaporan harga di bawah HPP harus dilakukan oleh petani kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
“SOPnya petani melapor ke PPL WKPP untuk melihat kondisi tanam padi siap/tidak untuk panen. PPL dengan babinsa turun check, jika siap babinsa mengawasi sampai penjualan ke bulog,” terang Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan KSB, Dedy Damhudi via whats app kepada www.arkifm.com, Rabu 16 April 2025, sore tadi.
“ kl ( kalau) armada kami sudah komunikasi dengan PPL dan babinsa bisa dengan alternatif kl (kalau) armada ada bisa dbayar di tempatr pengiriman,” tukas, kepala Bulog Sumbawa, Hanafi Zuhri saat diwawancarai tentang kondisi di KSB.
Namun, kondisi di lapangan sangat jauh berbeda, SOP tidak selamanya berjalan dengan mulus. Setidaknya itu bisa dilihat dari serapan bulog yang masih rendah yaitu 1.500 ton dari 36.000 ton yang mampu diserap. Kondisi ini membuat petani selalu dirugikan, untuk itu petani berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menjamin harga jual yang layak dan pengamanan jalur produksi dan penjualan, agar sektor pertanian tetap dapat bertahan di tengah berbagai tantangan. (Admin01. Radio Arki)
