Keterangan foto: HMI MPO Cabang Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur.
Lombok Timur, Radio Akri – Suasana depan Kantor Bupati Lombok Timur mendadak ramai, Senin (22/4), saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur turun ke jalan. Mereka menuntut pencopotan Sofiyan Hakim dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur.
Unjuk rasa ini bukan tanpa alasan. Dalam orasinya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Lotim, Wawan, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi internal PDAM yang dinilainya stagnan dan penuh kejanggalan.
“PDAM selalu saja dipimpin oleh Plt, tidak pernah ada direktur utama yang definitif. Kenapa bisa seperti ini? Ada apa dengan Bupati? Apakah ini bagian dari skandal politik atau ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan?” tegas Wawan di tengah kerumunan massa.
Ia juga menyoroti latar belakang Sofiyan Hakim yang dinilainya tidak relevan untuk memimpin PDAM.
“Beliau berasal dari bidang kesehatan, bukan pengairan. Ini bukan soal personal, tapi soal kompetensi. Kami curiga ini karena faktor kedekatan politik, bukan profesionalisme. Dan dampaknya? Masyarakat dirugikan karena hak dasar mereka atas air bersih jadi terabaikan,” tambahnya.
Tak hanya soal kepemimpinan, massa juga mengkritik lambatnya pelayanan PDAM, khususnya dalam pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang dinilai belum maksimal. Mereka mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh serta pengangkatan direktur utama yang definitif dan berintegritas.
Aksi ini akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM. Juaini Taufik. Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bupati.
“Terkait SPAM Pantai Selatan, secara fisik memang sudah rampung. Kapasitas kita sekitar 5.000 Sambungan Rumah (SR), dan yang sudah tersedia baru 2.297 SR. Saat ini sedang dalam tahap uji coba,” jelas Juaini di hadapan mahasiswa.
Menanggapi polemik Plt Dirut PDAM, Juaini memastikan bahwa proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya memang bukan pengawas langsung, tapi pengangkatan ini mengikuti Perda dan Perbup. Meski begitu, apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa akan kami teruskan. Bahkan, Bupati juga telah menyampaikan isu ini kepada Gubernur, khususnya mengenai penambahan debit air,” tutupnya. (UR> Radio Arki)
