Sumbawa Barat. Radio Arki — Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Taliwang (FPT) mengepung Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kamis, 24 April 2025, menyoal kebijakan mutasi pegawai yang dinilai mencederai nilai kemanusiaan dan merobek logika birokrasi.
Di hadapan massa yang resah, Pj Sekda Drs. Mulyadi, M.Si tak menampik bahwa keputusan mutasi adalah titah pimpinan, sebuah dalih yang justru memantik gelombang protes lebih besar.
Aksi dimulai dengan long march dari titik kumpul di Taliwang menuju halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat. Dengan membawa baliho dan berorasi secara bergantian, massa menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari Bupati H. Amar Nurmansyah atas kebijakan mutasi terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai semena-mena dan tidak manusiawi.
Setelah beberapa jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM, Drs. Mulyadi, M.Si. Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerjanya, Mulyadi menjelaskan bahwa mutasi adalah proses rutin dalam birokrasi yang bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi.
“Kalau kita bicara soal mutasi, itu hal yang biasa dalam birokrasi. Mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi dan mengisi posisi kosong. Tapi harus dipahami, kebijakan ini merupakan hak prerogatif kepala daerah. Kami sebagai staf hanya menjalankan perintah. Kami ini ibarat ekor, lokomotifnya adalah pimpinan. Tidak mungkin kami bisa melawan arah,” ujar Mulyadi.
Mulyadi juga mengaku bahwa dirinya turut menerima banyak keluhan dari keluarga pegawai yang terdampak mutasi. Bahkan ajudan pribadinya pun ikut dimutasi dalam gelombang kebijakan tersebut.
“Jadi ini bukan soal siapa mendukung siapa. Ajudan saya sendiri dimutasi. Ini murni untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Masukan dari teman-teman FPT tentu akan kami sampaikan ke pimpinan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi secara birokrasi, kami tidak bisa melampaui pimpinan,” imbuhnya.
Namun, penjelasan tersebut dianggap tidak cukup oleh para massa aksi FPT. Orator aksi, Beni Muhammad Rifai menyoroti ketidaksesuaian antara jabatan sebelumnya dan jabatan baru pegawai yang dimutasi.
“Kalau mutasi ini untuk peningkatan kinerja, kenapa ada pegawai kelurahan yang dimutasi jadi guru? Ada Sat Pol PP jadi guru TK? Secara psikologis terganggu, secara ekonomi terganggu, secara emosional apalagi. Jangan-jangan ini justru manuver politik untuk membuat pegawai kapok, apalagi mereka yang belum keluar SK P3K,” ucap Beni dengan nada tegas.
Sementara itu, massa FPT lainnya, Abu Bakar Beko, menilai mutasi tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan melukai nilai kemanusiaan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah pegawai bahkan berniat mengundurkan diri karena merasa tertekan oleh kebijakan tersebut.
“Kami tidak menolak mutasi, tapi dasar mutasi harus jelas. Jangan karena suka atau tidak suka. Ada yang ingin resign karena mutasi ini. Mana slogan ‘Pariri Lema Bariri’? Sekarang justru terasa seperti ‘Pariri Lema Berari’. Dampaknya besar, keluarga pegawai ikut terguncang. Pemerintah harus peka,” tegasnya.
Beko juga mempertanyakan basis data dan kajian yang digunakan pemerintah dalam memutuskan mutasi. Menurutnya, keputusan tersebut haruslah berbasis pada fakta lapangan, bukan semata-mata berdasarkan laporan tertulis.
“Jangan hanya duduk dan terima laporan. Turun ke lapangan dan lihat langsung dampaknya. Kalau pemerintah bertindak semena-mena, itu sudah termasuk dzolim,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kebijakan mutasi yang dikeluarkan Pemda Sumbawa Barat melibatkan ratusan pegawai. Di antaranya, puluhan anggota Satpol PP yang dimutasi ke satuan pendidikan mulai SMP hingga TK, hal demikian juga terjadi di SKPD lainnya, serta mutasi lintas kecamatan dan lintas bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kompetensi para pegawai. Hal inilah yang memicu gelombang kritik dari masyarakat sipil dan mendorong FPT turun ke jalan. (Admin02.RadioArki)
Mutasi Pegawai KSB Disebut Bernuansa Dendam Politik, Meritokrasi Dikorbankan?
Giliran Fraksi NasDem Angkat Suara Soal Mutasi Pegawai KSB: Tak Manusiawi
