Keteangan : rembuk rakyat yang digelar di Sumbawa, tertanggal 24 April 2025 lalu (sumber. WAG K4PS)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Harapan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri kian menemukan titik terang. Pasalnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertanggal 24 April 2025 lalu, DPR RI meminta kepada kementerian Dalam Negeri untuk mencabut Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan dicabutnya moratorium itu tentu akan membuka peluang besar bagi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa dalam waktu dekat.
Selama bertahun-tahun, perjuangan pemekaran wilayah ini sempat tertahan akibat kebijakan moratorium DOB. Namun kini, dengan sinyal kuat pencabutan tersebut, Pulau Sumbawa diproyeksikan menjadi salah satu daerah prioritas untuk dimekarkan. Dalam dokumen pengajuan yang telah disusun sejak lama, seluruh persyaratan administrasi dan teknis untuk membentuk provinsi baru telah dipenuhi, mulai dari rekomendasi pemerintah daerah, dukungan legislatif, hingga kajian kelayakan.
Dokumen tersebut juga menegaskan kesiapan Pulau Sumbawa dalam segala aspek, termasuk sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan infrastruktur penunjang. PPS dinilai siap tidak hanya untuk mandiri, tetapi juga untuk berkembang pesat dan memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dorongan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai kabupaten tertanggal 20 April 2025 lalu mengadakan Rembuk Rakyat di Sumbawa, sebagai bentuk konsolidasi dukungan terhadap pemekaran. Dukungan datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga generasi muda yang berharap adanya percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.
Sementara itu Gubernur NTB, Muhammad Ikbal, saat diwawancarai oleh arkifm.com belum lama ini menyatakan bahwa aspirasi pemekaran merupakan bagian dari hak demokrasi rakyat yang sangat terbuka untuk didiskusikan.
“silahkan, itu hak berdemokrasi. Tetapi saya tetap berkomitmen memberikan perhatian yang merata untuk seluruh wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa,” ujar Ikbal.
Bukan hanya itu, perjuangan pemekaran juga mendapatkan dorongan dari tokoh nasional asal Pulau Sumbawa, Fahri Hamzah. Sosok yang kini menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo tersebut, pernah berkomitmen memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di tingkat nasional. Keberadaan figur kuat seperti Fahri dinilai sebagai aset strategis dalam mendorong percepatan proses administratif di pusat.
Dengan pencabutan moratorium DOB yang tinggal menunggu waktu, serta kesiapan administrasi dan dukungan politik yang kuat, lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa kini benar-benar di depan mata. Masyarakat pun menanti dengan penuh optimisme, menyongsong babak baru dalam sejarah pembangunan di wilayah timur Nusa Tenggara Barat ini. (Admin01. Radio Arki)
