Keterangan : FPT saat aksi unjuk rasa soal mutasi dan diterima Pj Sekda KSB, Mulyadi
Sumbawa Barat. Radio Arki- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mendapat sorotan terkait dengan kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum lama ini dilakukan. Apalagi dari temuan www.arkifm.com terdapat kondisi yang sangat miris dan ‘membingungkan’, yaitu ketika mutasi yang dilakukan kepada salah satu ASN ke sekolah, justru sekolah itu ternyata tutup atau sudah tidak beroperasi.
Sejumlah peristiwa itu membuat Front Pemuda Taliwang mendesak, agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB untuk bersikap secara kelembagaan terhadap mutasi tersebut, karena sangat sulit untuk menilai kebijakan tersebut tidak memiliki muatan politik. Begitupun politisi secara luas juga harus menyatakan perlawanan secara serius.
“DPRD secara kelembagaan jangan diam!, begitupun politisi yang kemarin jadi calon kada!, ini darurat. Manuver politik yang dilakukan sudah sangat brutal, kita bukan tidak setuju ketika pemerintah mau mutasi ASN tetapi pakai hati dan objektif,” tegas presiden FPT, Muhammad Sahril Amin, kepada arkifm.com, Ahad 27 April 2025 malam tadi.
Ia menilai mutasi ASN yang dilakukan Pemda KSB sangat kontroversial, dan sangat kuat memiliki muatan politik. Apalagi serangkaian fakta yang muncul itu dipermukaan juga sangat sulit dibantah dan mengundang banyak pertanyaan public, mengenai apakah mutasi tersebut murni dilaksanakan berdasarkan kebutuhan administrasi ataukah dipengaruhi oleh kepentingan politik.
“kan lucu kalau sampai dipindah, ternyata gak ada sekolahnya. Itu suasana kebatinan pimpinan daerah sangat emosional,” tukasnya
Muhammad Sahril Amin yang juga pernah menjabat sebagai wakil rakyat itu, juga menyinggung kekuatan politisi yang terlibat dalam kontestasi Pilkada lalu di KSB yang justru diam. Menurutnya harus disikapi dan membangun perlawanan secara serius, rezim pemerintahan daerah kali ini harus diberikan pemahaman, bahwa menjalankan roda pemerintaha itu tidak boleh emosional dan harus bijaksana, serta perlu mempertimbangkan dampak yang akan terjadi.
“saya lihat hanya beberapa fraksi yang bersikap, bahkan calonkada kemarin juga lebih memilih diam. Padahal apa yang dilakukan rezim saat ini sangat ekstrim,” tandasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar yang dikonfirmasi media ini, Ahad 27 April 2025 malam tadi mengatakan, bahwa berkaitan dengan mutasi, itu menjadi hak prerogatif kepala daerah. Hanya berkaitan dengan sikap kelembagaan DPRD, maka pasti perlu melihat respon dari fraksi atau anggota DPRD lainnya.
Meski demikian, ketua DPRD KSB Dua periode ini mengaku sudah beberapa kali mendatangi Bupati dan Wakil Bupati terkait mutasi ASN ini. Ia bahkan menyinggung bahwa, dalam 5 periodesasi pemerintahan di Sumbawa Barat konflik mutasi ASN seperti ini baru pertama kali terjadi yaitu adanya respon protes yang dahsyat.
“dari pengalaman, setahu saya mutasi ASN itu biasanya (yang ada riaknya) adalah level pejabat, tetapi ini langsung ke bawah, hanya memang besok kami akan lihat bagaimana setiap fraksi melihat ini,” demikian Kahar. (Admin01. Radio arki)
