Sumbawa Barat. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat periode 2005–2015, KH. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., menanggapi bijak terkait dinamika mutasi pejabat yang belakangan ramai menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Dalam pernyataannya, Kyai Zul, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyikapi kebijakan penerusnya.
“Berbicara soal mutasi yang menjadi kebijakan Bupati sekarang, saya berusaha menahan diri. Tidak etis rasanya mengomentari kebijakan bupati setelah saya. Ini pelajaran yang saya petik dari Pak B.J. Habibie, mantan Presiden RI, yang sama sekali tidak turut campur dalam kepemimpinan sesudahnya,” ujar Kyai Zul, yang juga Rektor Universitas Cordova itu, Minggu 27 April 2025.
Lebih lanjut, secara umum ia menjelaskan bahwa mutasi dalam birokrasi memang lazim dilakukan, baik sebagai bentuk penghargaan (reward) maupun hukuman (punishment). Namun, ia menekankan bahwa prinsip utama dalam melakukan mutasi haruslah berlandaskan keadilan.
“Mutasi itu ada caranya dan ada pertimbangannya. Reward dan punishment dalam mutasi harus diukur dengan keadilan. Saya tidak menilai apa yang terjadi sekarang. Tetapi, saya mengikuti pemberitaan di media sosial dan mendengar laporan dari berbagai pihak tentang pendapat-pendapat yang cukup memprihatinkan terkait mutasi ini,” terangnya.
Kyai Zul berharap, para pemangku kebijakan di Sumbawa Barat saat ini bisa menjaga stabilitas pemerintahan dan terus membawa daerah ke arah yang lebih baik. Menurutnya, pertimbangan utama dalam mutasi seharusnya murni berdasarkan kinerja, bukan kepentingan lain.
“Saya berharap pejabat yang menerima amanah menjaga stabilitas dan membawa KSB ke arah yang lebih baik. Pertimbangan utama dalam mutasi haruslah keadilan dan kinerja. Bisa saja berbasis reward dan punishment, tetapi harus benar-benar berdasarkan penilaian objektif terhadap kinerja. Sebab, kita tidak ingin pemerintahan menjadi tidak produktif gara-gara mutasi yang tidak tepat,” tegasnya.
Menanggapi adanya protes publik yang muncul terkait mutasi ini, Kyai Zul justru melihatnya sebagai sinyal positif. Ia menilai, kritik dari masyarakat menunjukkan bahwa civil society di KSB sedang tumbuh dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
“Adanya protes publik itu tanda bahwa civil society kita hidup, dan itu bagus. Selain ada wartawan yang turut mengawasi, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, saya mengingatkan, civil society ini jangan sampai terjebak dalam kepentingan sesaat. Harus tetap tulus demi kepentingan bersama,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran masyarakat yang kritis adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat. Ia berharap semua pihak dapat saling mengingatkan dengan tetap menjaga etika dan mengutamakan kepentingan daerah. (Admin02.RadioArki)
