Keterangan : HMI Sumbawa saat gelar RDP dengan DPRD dan Pemda setempat.
Sumbawa Besar, Radio Arki — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa mempertanyakan keseriusan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyikapi polemik PT Sumbawa Juta Raya (SJR). Hearing kedua yang digelar DPRD Sumbawa pada 25 April lalu dinilai belum membuahkan langkah konkret, meski telah dihadiri sejumlah pejabat penting dan pihak perusahaan.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Yahdil, menyebut bahwa hingga saat ini belum ada surat undangan lanjutan dari DPRD sebagaimana dijanjikan oleh Wakil Ketua I, H.M. Berlian Rayes, untuk membahas rekomendasi penyelesaian kasus PT SJR.
“Kami menagih komitmen yang telah diucapkan dalam forum resmi. Jangan sampai itu hanya janji manis yang tidak ditindaklanjuti, atau mungkin DPRD dan Pemda sepertinya sudah masuk angin,” singgung Yahdil.
Pernyataan kontradiktif dari beberapa pejabat daerah pun turut disorot. Kepala Bappeda, Adi Nusantara, yang sebelumnya menjanjikan pembentukan tim khusus bersama HMI, belum memberikan kejelasan lebih lanjut.Begitupun dengan, Kepala Disnakertrans, Varian Bintoro yang memberikan dua pernyataan berbeda. Dalam hearing, pimpinan OPD ini menyebut PT SJR kooperatif dalam urusan ketenagakerjaan, namun belakangan ia justru mengakui lambannya respon PT SJR dalam menyampaikan data tenaga kerja.
Baca juga : https://arkifm.com/blog/2025/04/27/hmi-sumbawa-desak-dprd-dan-pemda-tinjau-langsung-pertambangan-pt-sjr/
Sekretaris Umum HMI, Riyan Hidayat, menilai perbedaan pernyataan tersebut sangat disayangkan dan menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam menangani isu tambang.
“Pernyataan yang saling bertolak belakang membuat masyarakat bingung dan mencurigai ada kepentingan yang bermain,” katanya.
Hal senada disampaikan Wahyudin, Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI, yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.ia bahkan menegaskan, Rapat Dengar Pendapat yang telah dilakukan bukanlah akhir dari langkah yang telah disiapkan untuk menyikapi perusahaan ini.
“Jika tidak ada langkah nyata, kami akan terus bersuara demi kepentingan masyarakat Sumbawa,” ujarnya.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Sumbawa, Berlian Rayes yang berjanji untuk melakukan pengecekan dilapangan terhadap keberadaan Perusahaan tambang itu, ternyata justru tidak mau memberikan keterangan apapun, termasuk kepada www.arkifm.com yang berusaha mengkonfirmasi pimpinan lembaga wakil rakyat ini. (Yl. Radio Arki)
