Sumbawa Barat. Radio Arki- KAHMI Connection Sumbawa Barat secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai jalan strategis menuju kesejahteraan rakyat. Bagi perkumpulan yang beranggotakan para alumni dan anggota aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perjuangan mewujudkan PPS bukan semata soal pemekaran wilayah administratif, tetapi sebuah gerakan moral untuk mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Sumbawa.
“Ini langkah strategis untuk kesejahtraan rakyat. Kami alumni dan kader aktif HMI mendiskusikan ini beberapa kali, kesimpulan kami, PPS harus diperjuangkan, untuk itulah kami memperkuat jaringan ini,” terang Sekretaris KAHMI Conection Sumbawa Barat, Sukiman Jayanto, melalui rilis yang diterima media ini, Jumat 9 Mei 2025 siang kemarin.
Keberadaan KAHMI Connection ini, lanjut Sukiman yang akrab disapa Ancest, akan dijadikan sebagai wadah bersama se-pulau Sumbawa, dan akan segera mengkonsolidasikan ini dengan KAHMI dan HMI yang lain se-pulau Sumbawa, termasuk jaringan lain secara vertical.
lebih lanjut, ia menjelaskan pulau Sumbawa memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan identitas yang berbeda dari Pulau Lombok. Sejak dulu, kerajaan-kerajaan besar seperti Sumbawa, Bima, dan Dompu telah menjadi kekuatan penting di Nusantara, meninggalkan warisan bahasa, adat, dan tradisi yang tetap hidup hingga kini. PPS bukan hanya akan memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi panggung untuk mempromosikan kekayaan budaya ini ke tingkat nasional maupun internasional.
Selain soal identitas, kondisi geografis juga menjadi alasan kuat munculnya dorongan pemekaran. Selama ini, Pulau Sumbawa berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Pulau Lombok. Masyarakat harus menempuh perjalanan panjang, bahkan menyeberangi laut, hanya untuk mengurus administrasi pemerintahan atau mendapatkan akses layanan publik. Kesenjangan jarak inilah yang telah lama menimbulkan kesadaran kolektif, pemekaran provinsi adalah kebutuhan nyata demi mendekatkan layanan, mempercepat pembangunan, dan menciptakan pemerataan.
Dorongan pembentukan PPS telah digaungkan sejak lama. Dukungan tidak hanya datang dari kalangan elit, tetapi juga dari pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil. Bahkan, aspirasi ini pernah masuk daftar usulan daerah otonom baru (DOB) di tingkat nasional. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan PPS adalah suara bersama rakyat Pulau Sumbawa yang menuntut perubahan, bukan sekadar wacana kosong.
Menurut Sukiman, tak hanya kaya sejarah, Pulau Sumbawa juga menyimpan potensi alam luar biasa. Mulai dari tambang kelas dunia, sektor peternakan yang kuat, kekayaan laut yang melimpah, hingga destinasi wisata alam yang memesona. KAHMI Connection meyakini, jika potensi ini dikelola di bawah struktur pemerintahan provinsi sendiri, pengelolaan akan lebih terfokus, strategis, dan membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ia mendesak, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru. Selanjuntnya pembentukan PPS bisa segera masuk ke dalam agenda legislasi nasional.
“soal penganggaran, sebenarnya keliru kalau pemerintah menyatakan bahwa sedang mempertimbangkan ketersediaan angggaran oleh karena efisensi, karena dalam mekanisme pembagian anggaran itu jelas tidak mempengaruhi komposisi pembiayaan negara secara signifikan, karena hak daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah jelas sumbernya, dan dibagi secara proporsional melalui DAK, DAU dan DBH,” tegasnya
“yang paling penting adalah kesiapan, dan bagaimana studi kelayakannya, setahu kami jelas sekali bahwa pulau Sumbawa dengan segala sumber daya nya itu akan jauh bisa lebih maju. Ada banyak sumber potensi yang bisa menjadi pendapatan daerah,”pungkasnya,
Lebih lanjut, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga Perempuan, untuk bersatu dan mempersiapkan diri menyongsong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menilai langkah ini bukan hanya sebuah capaian administratif, tetapi sebuah jalan besar menuju kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara, serta wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“PPS harus diperjuangkan, kita harus dalam barisan yang saling menguatkan, untuk itu KAHMI akan hadir memperkuat jaringan yang ada,” demikian, Sukiman Jayanto. (Admin01. Radio Arki)
