Keterangan : massa aksi di titik pertigaan arah ke Taliwang sedang membangun terop untuk berteduh (sumber_beko)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat Pulau Sumbawa memastikan akan terus bertahan di kawasan pertigaan menuju Dermaga Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah pusat agar segera mencabut kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai bagian dari daerah yang akan dimekarkan.
Meski beberapa massa aksi terlihat tetap bertahan, namun beberapa massa aksi lainnya terutama massa aksi yang berada di titik pertigaan simpang dusun Ai jati mulai berangsur membubarkan diri. Sementara itu, salah satu tokoh aksi yang juga orator dalam aksi tersebut, Abu Bakar Beko menegaskan bahwa aksi tetap akan berlanjut dengan segala kekuatan yang ada karena pihaknya tidak ingin kembali menjadi korban ‘harapan palsu’ dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa janji-janji pemekaran yang selama ini digaungkan tidak pernah diwujudkan secara nyata.
“Kami tidak ingin diprank lagi. Sudah cukup banyak janji yang diberikan. Sekarang kami ingin bukti, bukan lagi kata-kata manis. PPS adalah hak masyarakat Pulau Sumbawa yang sudah diperjuangkan sejak lama,” tegas Abu Bakar di sela-sela saat massa aksi sedang membangun terop di titik pertigaan arah ke Taliwang, Rabu malam (15/5/2025).
Beko demikian Ia akrab disapa, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mendapat sinyal dari otoritas pemerintah pusat yang menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran tersebut. Namun, ia menyayangkan lambannya proses tindak lanjut dan sikap tidak tegas pemerintah dalam menyampaikan ke publik bahwa PPS masuk dalam skema pemekaran DOB.
“Mereka janji akan proses, tapi kapan? Sampai sekarang tidak ada hitam di atas putih. Itu sebabnya kami putuskan bertahan sampai ada kejelasan, atau sampai presiden menyatakan dengan terbuka atau setidaknya sampai ada keputusan resmi dari kementerian terkait,”tukasnya.
Lebih lanjut, ia meminta aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian, agar tidak melakukan tindakan provokatif yang bisa memancing emosi massa. Ia mengingatkan bahwa aksi ini berlangsung damai dan penuh tanggung jawab. Namun, jika diprovokasi atau dibubarkan secara paksa, massa bisa saja bertindak lebih nekat.
“Kami ini rakyat. Kami tahu batas. Tapi jangan dipancing. Jangan sampai ada tindakan represif yang memicu kekacauan. Kami akan tetap di sini, minimal lima hari ke depan, sampai pemerintah pusat menyampaikan sikap resmi,” ujar Abu Bakar.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang tekanan politik dan sosial yang terus meningkat di Pulau Sumbawa menyusul stagnasi kebijakan DOB. Wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sendiri telah bergulir selama lebih dari satu dekade, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah pusat. seperti diketahui, aksi itu juga belakangan mendapat respon dari Menkum RI Supratman Andi Agtas yang menjamin bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan menjadi prioritas setelah kajian tentang desain DOB dilakukan oleh kementerian Dalam Negeri.
“Ini bukan semata-mata soal daerah baru. Ini soal keadilan pembangunan dan pengakuan atas identitas masyarakat Pulau Sumbawa. Kami tidak akan mundur sebelum ada jawaban tegas dari Jakarta,” pungkasnya. (Admin01. radio Arki)
