Keterangan Poto : Sekertaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi (kanan), didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik. (sumber. arki dok/ong)
Lombok Timur. Radio arki – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan dukungannya terhadap aspirasi pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (15/5/2025) kemarin, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyampaikan bahwa wacana tersebut bukan sekadar narasi politik, melainkan perjuangan nyata untuk memenuhi hak konstitusional rakyat.
“PPS dan KLS bukan wacana kosong. Ini adalah cita-cita masyarakat yang sudah diperjuangkan sejak lama. Dan secara yuridis, keduanya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam undang-undang,” tegas Miq Gita, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan bahwa proses administratif pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) tersebut sudah melalui tahap yang cukup panjang, mulai dari penyusunan dokumen akademik, kajian kelayakan, hingga mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Provinsi NTB. Namun, semua itu belum bisa ditindaklanjuti karena terganjal oleh kebijakan moratorium pemekaran yang masih diberlakukan pemerintah pusat.
“Moratorium ini berlaku secara nasional, dan pemerintah provinsi mengikuti sepenuhnya kebijakan itu. Tapi kalau sudah dicabut, kita siap. Tidak ada alasan untuk menunda lagi. Ini hak rakyat yang harus diwujudkan,” tegasnya lagi.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar soal administratif atau politik, tapi menyangkut pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam banyak kasus, kata Miq Gita, pemekaran berhasil mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah baru.
“Kalau PPS dan KLS terbentuk, itu akan membuka akses baru bagi pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Ini bukan semata-mata keinginan elit daerah, tetapi kebutuhan nyata masyarakat akar rumput,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang konsisten disuarakan, selama disampaikan secara konstitusional. “Soal hak rakyat, tidak akan kami kurangi sedikit pun. Kalau waktunya tiba, pemerintah akan jalankan sesuai mekanisme hukum,” imbuhnya.
Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) di Pelabuhan Poto Tano, Miq Gita menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bagian sah dari praktik demokrasi. Namun ia menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dan tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Penyampaian aspirasi adalah hak warga negara, tapi kita semua punya tanggung jawab menjaga stabilitas sosial. Kalau sampai terjadi blokade pelabuhan yang menghambat logistik atau aktivitas masyarakat, tentu akan berdampak luas dan harus kita sayangkan,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipatif, ia menyebutkan bahwa aparat keamanan telah mengedepankan pendekatan persuasif untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi tetap dalam koridor hukum dan etika. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas daerah.
“Perjuangan pemekaran ini harus dilakukan dengan cara yang bermartabat. Jangan sampai tujuan mulia ini dikotori oleh cara-cara yang tidak tepat. Justru kita harus menunjukkan bahwa masyarakat yang memperjuangkan PPS dan KLS adalah masyarakat yang dewasa secara politik,” pungkas Miq Gita (Ong. Radio Arki)
