Keterangan poto : kegiatan pelatihan tata praja kepada paratur desa Mujahidin yang dihadiri oleh Camat Brang Ene, kabid DPMDes Sumbawa Barat. (sumber . arki)
Brang Ene. Radio Arki – Upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Desa Mujahiddin. Kali ini desa yang telah mendapatkan status sebagai desa Mandiri itu menggelar kegiatan pelatihan manajemen tata praja pemerintahan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Mujahiddin pada Senin, 19 Mei 2025, dan diikuti oleh seluruh perangkat desa dengan penuh antusias dan semangat.
Kepala Desa Mujahiddin, H. Sahrul, membuka kegiatan secara resmi dengan sambutan hangat. Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk serius mengikuti pelatihan sebagai bekal dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik ke depan.
“Saya berharap semua perangkat desa menyimak baik-baik materi pelatihan ini. Apa yang kita pelajari hari ini harus bisa diterapkan dalam tugas kita sehari-hari. Kita sudah bertahun-tahun bekerja di kantor desa ini, dan saya yakin pelayanan kita terus mengalami perbaikan. Tapi tentu masih banyak ruang untuk kita tingkatkan,” ujar H. Sahrul.
Ia juga mengungkapkan bahwa, pentingnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah kecamatan serta lembaga terkait untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik. Pelatihan tersebut pasalnya, menjadi langkah nyata Pemerintah Desa Mujahiddin dalam meningkatkan kualitas aparatur desa.
“Ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Desa Mujahiddin dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa demi mewujudkan tata kelola desa yang profesional,” pungkas H. Sahrul.
Sementara itu, sebagai narasumber utama, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Adi Sosiawan, S.AP memaparkan bahwa tata praja merupakan fondasi utama dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.
Tata praja itu sebenarnya inti dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kata Adi. Dalam kiatan tata praja didalamnya terdapat standarisasi tentang bagaimana perencanaan desa, pembangunan, termasuk tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dijalankan. Dalam pembangunan setidaknya hal paling prinsip adalah keterlibatan semua elemen desa dalam pembangunan, mulai lembaga kemasyarakatan desa, pemerintahan desa dan semua kelompok berkebutuhan khusus.
“Kalau kita ingin desa kita maju, maka seluruh elemen desa harus berjalan bersama. Pemerintah desa harus transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya,
Selain otoritas DPMDeds, pelatihan itu juga dihadiri oleh camat setempat. Selanjutnya para peserta mendapatkan materi tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, strategi peningkatan pelayanan publik, serta teknik pengelolaan sumber daya desa secara efisien dan berkelanjutan. Sejumlah peserta juga nampak sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. (Adv/Iwenk. Radio Arki)
