Keterangan poto : Pipa PDAM yang berada disamping sungai Banjar yang diduga tercemar (sumber. arki)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Kawasan sekitar Sungai Banjar di wilayah Taliwang tengah menjadi sorotan publik terkait pencemaran yang terjadi wilayah tersebut. Kondisi itu semakin runyam, menyusul pernyataan Komisi III DPRD Sumbawa Barat yang menyebut bahwa sungai tersebut tidak menjadi sumber air PDAM untuk Taliwang dan sekitarnya.
Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah pemberitaan video yang tayang di Arki TV tersebut menuai kritik dan kekecewaan dari warga yang selama ini bergantung pada air PDAM.
Warga Labuan Lalar Kecamatan Taliwang, Zulkifli (29) dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap insititusi yang menjadi wakil rakyat itu. Menurutnya, pernyataan itu adalah pernyataan yang mengada-ada, dan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPRD belum berjalan dengan maksimal. Ia pun mengindikasikan kemungkinan adanya upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya demi kepentingan tertentu.
“Komisi III jangan jadi jubir PDAM, harusnya cek faktanya, turun ke lapangan. Kalau tidak mau bela rakyat setidaknya jangan membohongi publik,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Yowry Gebak warga desa Banjar mengungkapkan bahwa permasalahan pencemaran sungai bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih yang sehat dan aman. Jadi jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius, maka dampak buruknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga kerusakan ekosistem.
Lebih lanjut, ia juga mengakui bahwa Komisi III DPRD bersama PDAM dan otoritas Dinas Lingkungan Hidup pernah mendatanginya untuk berdiskusi mengenai solusi pencemaran sungai. Selanjutnya dalam kesempatan itu ia juga mempertanyakan fakta tentang pernyataan komisi III yang tidak mengakui bahwa sumber air PDAM yang digunakan adalah air Sungai yang tercemar.
“kan lucu kalau mereka tanya Solusi?, mereka juga akui bahwa informasi mereka keliru tentang sumber air PDAM,”akunya
Pencemaran daerah aliran Sungai desa Banjar yang diduga disebabkan oleh aktifitas pertambangan merupakan masalah serius. Oleh karena itu DPRD, PDAM, dan instansi terkait perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi pencemaran dan memastikan kualitas air yang dialirkan aman bagi seluruh warga.
Isu ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk kembali memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harus tidak melakukan upaya yang terkesan kepada penutupan fakta atau pembiaran kerusakan yang dapat merugikan banyak pihak. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam penanganan persoalan ini agar terwujud solusi yang adil dan berkelanjutan. (Admin01. Radio Arki)
