Keterangan : kades Mujahidin dan Camat Brang Ene saat membuka kegiatan pelatiah Aparatur Desa
Brang Ene. Radio Arki – Pemerintah Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene mengambil langkah strategis dalam memperbaiki sistem administrasi desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini mencakup penataan ulang proses administrasi, penguatan pengelolaan anggaran desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam beberapa bulan terakhir, perangkat desa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja dan prosedur administrasi yang berjalan. Hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan untuk menyusun kembali alur kerja administratif agar lebih efisien dan terstruktur. Dengan demikian, diharapkan proses pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan data masyarakat dapat berjalan lebih sistematis dan mengurangi kesalahan yang sering terjadi. Selain itu, pengelolaan anggaran desa menjadi fokus utama.
Kepala Desa Mujahiddin, H. Sahrul, menegaskan berkomitmen untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan nyata masyarakat. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat dipantau oleh warga dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Kami menyadari bahwa administrasi yang baik menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan membuka salah satu agenda pelatihan untuk aparatur desa, yang digelar 20 Mei 2025 lalu, camat Brang Ene menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah desa dan perangkatnya untuk meningkatkan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi informasi guna mendukung sistem administrasi yang modern.
“Penerapan prinsip akuntabilitas harus menjadi perhatian pemerintah desa. Setiap keputusan dan langkah yang diambil diupayakan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi. Dengan demikian, warga dapat memahami program-program yang sedang berjalan serta memberikan masukan yang konstruktif,” tegasnya.
Dampak dari perbaikan sistem administrasi ini mulai dirasakan di tingkat pelayanan publik, di mana proses pengurusan surat-menyurat, pencatatan kependudukan, hingga pelayanan sosial berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Masyarakat mengapresiasi perubahan ini karena memudahkan mereka dalam mengakses layanan pemerintahan tanpa harus menunggu lama atau mengalami birokrasi yang rumit.
Pemerintah Desa Mujahidin juga berencana melanjutkan upaya ini dengan mengembangkan sistem digitalisasi administrasi untuk mempermudah pengelolaan data dan komunikasi internal antar perangkat desa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan meminimalisir kesalahan manual. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Mujahiddin dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan warga. Dengan perbaikan administrasi yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pelayanan publik akan terus meningkat, mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Adv/Iwenk. Radio Arki)
