Mataram. Radio Arki – Perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus bergulir. Setelah beberapa hari sebelumnya gerakan masyarakat di Pulau Sumbawa terus menggema melalui gerakan aksi demonstrasi dan blokade objek vital nasional, kali ini giliran politisi muda yang juga pimpinan DPRD Sumbawa Barat melakukan komunikasi politik.
Melalui jalur politik partai, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Badaruddin Duri, menyampaikan langsung harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa kepada Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, untuk terus mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
Pertemuan itu berlangsung di selah selah kunjungan kerja Komisi II di Kota Mataram, pada Rabu, 28 Mei 2025.
Sebagai sesama kader Partai NasDem besutan Surya Paloh, dimanfaatkan Badaruddin Duri untuk menyuarakan harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa yang selama ini merasa termarjinalkan dalam pemerataan pembangunan dan layanan pemerintahan secara langsung.
“Saya menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa secara langsung kepada Ketua Komisi II DPR RI, agar perjuangan pemekaran provinsi terus mendapatkan perhatian serius di tingkat pusat,” ujar Dewan Duri, sapaan akrabnya kepada arkifm.com.
Dewan Duri menegaskan bahwa perjuangan pembentukan PPS bukanlah gerakan instan. Ia menuturkan, wacana ini sudah berlangsung lebih dari dua dekade, dan terus bergulir sebagai bagian dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
“Isu pemekaran ini bukan baru kemarin disuarakan. Ini perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa. Sayangnya, sampai hari ini, langkah itu masih terkunci oleh moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat melalui DPR RI, khususnya Komisi II, agar terus mendesak Mendagri mencabut moratorium tersebut. Karena menurutnya, Pulau Sumbawa memiliki kesiapan wilayah, infrastruktur dasar, potensi fiskal yang besar dan dukungan politik yang cukup untuk menjadi provinsi mandiri.
Aspirasi tersebut mendapat sambutan langsung dari Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI. Bagi Duri, adanya Rifqinizamy yang juga kader Partai NasDem dalam posisi strategis di parlemen merupakan salah satu hal yang baik dalam mendorong pemekaran PPS melalui komunikasi jalur partai.
“Kami berharap pertemuan ini jadi salah satu semangat perjuangan pemekaran PPS di Senayan, selain perjuangan yang telah ada sebelumnya dari berbagai elemen masyarakat. Karena ini murni suara rakyat Pulau Sumbawa. Ini tentang keadilan wilayah dan cita-cita kemandirian,” tegas Dewan Duri.
Selain menyuarakan pencabutan moratorium, Dewan Duri juga menyampaikan desakan tegas kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pemekaran PPS.
“Saya mendesak agar Kemendagri tidak lagi menunda. Jangan khianati aspirasi rakyat Pulau Sumbawa yang selama ini konsisten memperjuangkan pemekaran. PP harus segera ditetapkan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, upaya memperjuangkan PPS tidak hanya bergerak dari bawah ke atas (bottom-up), ataupun sebaliknya. Tetapi juga terus diperkuat secara terstruktur melalui jalur partai, kelembagaan daerah, hingga lobi lobi politik di pusat. (Admin02.RadioArki)
