Keterangan Poto : Wamen PKP RI, Fahri Hamzah bersama Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, di Mataram
Mataram. Radio Arki – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrem melalui sektor perumahan. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah, Minggu (8/6), Gubernur NTB Dr. Muhammad Lalu Iqbal mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah.
Rapat ini membahas langkah konkret dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni sebagai strategi mengatasi kemiskinan. Pendekatan yang digunakan bukan lagi sebatas fisik bangunan, namun menekankan transformasi sosial yang menyentuh kehidupan warga secara menyeluruh.
Dalam arahannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa paradigma pembangunan perumahan harus berubah. “Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Artinya, rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Miq Iqbal.
Senada dengan Gubernur, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis perumahan. Ia menyebut bahwa penanganan kemiskinan ekstrem melalui sektor permukiman adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
“Rumah adalah pondasi kehidupan. Jika rumah tidak layak, maka kehidupan di dalamnya juga terganggu. Kita tidak bisa berharap perubahan jika tempat tinggal masyarakat tidak mendukung perubahan itu sendiri,” ujar Fahri Hamzah.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah dan pusat berkomitmen memperkuat intervensi perumahan yang berdampak sosial secara langsung, dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Program renovasi dan pembangunan rumah akan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan standar hunian, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan warga NTB. (Admin01. Radio arki)
