Mataram. Radio Arki – Banjir besar yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Kota Mataram pada Minggu (6/7) petang menjadi peringatan serius akan kerentanan tata kota terhadap bencana hidrometeorologi. Tak hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem, banjir juga dipicu oleh buruknya sistem drainase, rusaknya tanggul, serta meluapnya tiga sungai utama, Sungai Unus, Ancar, dan Brenyok.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa banjir kali ini merupakan yang paling besar dan paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut debit air dari hulu yang sangat besar tidak dapat tertampung karena kapasitas sungai yang terbatas.
“Tiga sungai besar itu meluap hampir bersamaan. Ini diperparah dengan saluran air yang tidak lagi bisa menampung, karena kondisi sungai yang dangkal dan tersumbat,” ujar Mohan saat meninjau lokasi banjir di Selagalas.
Air setinggi 0,5 hingga 2,5 meter merendam permukiman padat di kawasan Sweta, Kekalik, Bertais, Pejarakan, hingga Mandalika. Puluhan warga dievakuasi dengan perahu karet oleh tim gabungan TNI, Basarnas, dan BPBD.
Kepala BPBD Kota Mataram, Mahfud Ghozali, menyebut banjir juga diperburuk oleh sistem drainase yang tersumbat sampah. Sejumlah saluran air tidak berfungsi, menyebabkan air hujan dan limpahan sungai tidak bisa mengalir ke laut secara normal.
“Kami temukan banyak saluran yang tersumbat lumpur dan sampah. Bahkan di beberapa titik, tanggul sungai juga rusak,” jelas Mahfud.
Sementara itu, BMKG Wilayah NTB melaporkan bahwa curah hujan pada hari kejadian termasuk dalam kategori ekstrem, mencapai lebih dari 100 milimeter per jam. Pembentukan awan hujan terjadi secara intensif di wilayah Lombok bagian barat akibat gangguan atmosfer regional.
Masalah tata ruang dan tata kota juga menjadi sorotan, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, menilai bahwa penataan kota yang tidak konsisten dengan rencana tata ruang berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir.
“Persoalan banjir ini juga berkaitan erat dengan tata ruang kota. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam penataan kota sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jangan sampai pembangunan justru mengabaikan saluran drainase,” ujar Istiningsih dalam pernyataan terpisah beberapa waktu lalu.
Hal senada juga disampaikan . Ia menyebut bahwa konversi lahan terbuka menjadi bangunan tanpa memperhatikan fungsi resapan menjadi akar persoalan banjir yang berulang.
“Tata ruang terutama jalur hijau dan kawasan resapan air di Kota Mataram sudah hilang. Ini akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali,” ujarnya. Pemkot Mataram kini fokus pada evakuasi, pembukaan posko darurat, serta pendataan warga terdampak. Langkah jangka pendek seperti pengerukan sungai dan pembersihan saluran air mulai dilakukan, sementara rencana jangka panjang berupa pembenahan tata ruang, penataan ulang drainase, dan pengendalian alih fungsi lahan diklaim akan menjadi prioritas. (Admin01. Radio arki)
