Sumbawa Barat. Radio Arki — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin ekspor konsentrat terbatas kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN). Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) KSB yang selama ini masih sangat bergantung pada kontribusi sektor pertambangan.
Badaruddin menilai bahwa belum maksimalnya pengoperasian smelter PT AMMAN berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan dan pada akhirnya berimbas pada penurunan dana bagi hasil (DBH) serta royalti yang diterima oleh pemerintah daerah.
“Saya di DPRD KSB melihat langsung dan memantau bagaimana keseriusan PT AMMAN dalam membangun dan mengoperasikan smelter. Namun tentu ada tahapan teknis yang harus dilalui untuk memaksimalkan kinerja mesin-mesin baru mereka. Proses ini tidak bisa instan, butuh waktu, pengujian, dan penyesuaian kapasitas,” ujar Badaruddin.
Ia menjelaskan, meski smelter milik PT AMMAN telah mulai beroperasi, kapasitasnya masih belum maksimal. Dalam tahap peningkatan kapasitas yang dilakukan beberapa waktu lalu, terjadi gangguan teknis yang harus segera diperbaiki. Namun, proses operasional tetap berjalan secara bertahap dan diawasi secara ketat oleh DPRD.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Sebab, kontribusi PT AMMAN terhadap PAD KSB sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama keuangan daerah.
“Jika keuntungan bersih PT AMMAN menurun karena biaya operasional lebih besar dari pendapatan, tentu hal ini akan berpengaruh pada royalti dan bagi hasil yang diterima daerah. Dampaknya akan terasa pada masyarakat karena program pemerintah bisa terhambat akibat berkurangnya APBD,” jelasnya.
Badaruddin menilai, kebijakan ekspor terbatas merupakan langkah realistis dan strategis sambil menunggu proses optimalisasi smelter rampung. Dengan adanya izin ini, aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan, dan pemerintah daerah tidak kehilangan sumber pendapatan utama selama masa transisi hilirisasi.
“Saya tidak menutup mata terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat, tetapi dalam masa transisi ini perlu ada langkah bijak agar roda ekonomi daerah tidak terhenti. Izin ekspor terbatas adalah kompromi yang patut dipertimbangkan demi menjaga keberlangsungan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat KSB,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD KSB itu juga memastikan bahwa lembaganya akan terus mengawasi perkembangan pengoperasian smelter dan mendorong komunikasi intensif antara PT AMMAN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sinergi yang baik diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
“Kami di DPRD akan terus memantau agar proses transisi ini berjalan baik dan tidak merugikan daerah. Semua pihak harus bersinergi agar kebijakan pemerintah pusat tetap selaras dengan kepentingan masyarakat Sumbawa Barat,” tutupnya. (Admin02.RadioArki)
