Foto: Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar saat diwawancarai usai rapat paripurna.
Sumbawa Barat. Radio Arki — Seluruh tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Sikap kompak seluruh fraksi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati mengenai Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, yang dipimpin Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, Selasa, 16 September 2025.
Penerimaan tersebut tidak disampaikan tanpa catatan. Masing-masing fraksi memberikan sejumlah rekomendasi dan perhatian khusus kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam pembahasan lanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Ratnawati, menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2026 dengan beberapa catatan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam pembahasan mendalam bersama eksekutif.
Dari Fraksi NasDem, Rizal Fikri menekankan bahwa pembahasan lanjutan nantinya harus memperkuat prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan publik secara tepat sasaran.
Fraksi Gerindra melalui Rian Maulana, juga menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Sikap serupa disampaikan Fraksi Golkar melalui H. Basuki AR, SE., yang menegaskan bahwa Raperda APBD TA 2026 layak dan dapat diteruskan ke tingkat pembahasan selanjutnya.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Iwan Irawan memberikan penekanan khusus pada pos pembiayaan daerah.
Ia mengingatkan agar pembiayaan tidak hanya dijadikan formalitas penutup defisit, melainkan harus dikelola sebagai instrumen strategis dalam memperkuat disiplin fiskal, kemandirian, dan keberlanjutan pembangunan KSB.
Dari Fraksi PKS, Muhammad Rizyal, menyatakan menerima nota keuangan dan Raperda APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Ketua Fraksi PPKB, Andi Laweng, juga menyatakan sepakat bahwa Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 “acceptable” untuk dibahas lebih lanjut bersama eksekutif dan alat kelengkapan dewan.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menyatakan bahwa dewan secara resmi menerima Raperda APBD 2026 untuk diproses ke tahap pembahasan berikutnya.
Kaharuddin menegaskan bahwa forum pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan APBD, sekaligus bentuk fungsi representasi politik DPRD dalam mengawal arah kebijakan fiskal daerah.
“Pemandangan umum fraksi merupakan wujud dari fungsi representasi politik DPRD, dimana setiap fraksi menyampaikan pandangan, catatan kritis, dan masukan konstruktif terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang diajukan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Kaharuddin berharap agar seluruh catatan fraksi tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar digunakan sebagai masukan substantif dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026.
Ia juga meminta seluruh fraksi untuk mengedepankan objektivitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau kelompok, sehingga pembahasan lanjutan dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang aspiratif, responsif, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Semoga sinergi antara Fraksi-Fraksi DPRD dan Pemerintah Daerah terus terjaga demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat,” tutup Kaharuddin. (Admin02.RadioArki)
