Foto dari kiri: Wakil Ketua MUI KSB, Ustadz Muhammad Mujahid Imaduddin, Sekda KSB Hairul, Asisten I Setda KSB Khusnarti. (Doc: Prokopim)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Penerapan kebijakan jam malam bagi pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai belum efektif.
Pemerintah daerah menilai aturan tersebut belum berjalan optimal, karena minim pengawasan dan keterlibatan lintas sektor.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Pemkab KSB di Gedung Kenawa Graha Praja Setda, Rabu, 15 April 2026.
Rapat ini membahas upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
Sejumlah pihak hadir dalam rapat tersebut, mulai dari unsur TNI-Polri, OPD, hingga tokoh agama dan masyarakat seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.
Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Haerul, mengatakan persoalan penyakit masyarakat menjadi kegelisahan bersama yang harus segera ditangani.
“Ini kegelisahan kita semua. Tidak cukup hanya rapat, tapi harus langsung dieksekusi dengan langkah konkret,” kata Haerul.
Ia menegaskan, Pemda akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk memastikan langkah teknis di lapangan berjalan sesuai rencana.
Dalam kesempatan itu, Haerul juga menyoroti kebijakan jam malam bagi pelajar yang dinilai belum maksimal.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa pengawasan langsung dari aparat dan dukungan masyarakat.
“Jam malam ini belum sepenuhnya efektif. Harus ada pengawasan dan keterlibatan semua pihak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk dukungan dari Agen Gotong Royong (AGR).
Selain itu, Pemda juga mendorong penguatan sistem kerja melalui penyusunan struktur dan standar operasional prosedur (SOP), agar penanganan tidak hanya bertumpu pada Satpol PP.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP. Harus ada kerja bersama,” tegasnya.
Haerul juga menyinggung pentingnya keseimbangan antara pembinaan fisik dan mental generasi muda.
“Kalau hanya gizi jasmani, tidak cukup tanpa gizi rohani. Ini harus berjalan seimbang,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Setda KSB, Khusnarti, menekankan pentingnya peran perangkat yang paling dekat dengan masyarakat.
“Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas harus jadi ujung tombak. Dari sini kita harapkan tumbuh kepedulian bersama,” ujarnya.
Dari sisi keagamaan, Wakil Ketua MUI KSB, Ustadz Muhammad Mujahid Imaduddin, menyebut persoalan penyakit masyarakat sebagai masalah serius.
Ia mengingatkan ajaran Rasulullah SAW tentang kewajiban mencegah kemungkaran, baik dengan kekuasaan, lisan, maupun hati.
“Ini tanggung jawab bersama. Harus ada kesadaran bahwa ini perbuatan yang dilarang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah lanjutan. Di antaranya memperkuat peran Satpol PP, mengoptimalkan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta DP2KBP3A, hingga menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemda juga akan menggelar rapat lanjutan pekan depan serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan penyakit masyarakat. (Admin02.RadioArki)
