Sumbawa Barat. Radio Arki – Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rayon Taliwang, CV JK, akhirnya angkat bicara terkait temuan ulat pada salah satu menu makanan di SMPN 1 Taliwang. Perwakilan CV JK, Erna Sudirman, menegaskan bahwa kejadian tersebut hanya terjadi pada satu nampan dan bukan pada seluruh makanan yang disajikan pada hari itu.
“Saya sudah memastikan langsung. Anak yang menemukan ulat itu ditanya oleh ibunya, yang kebetulan bekerja di dapur bagian packing. Jadi hanya satu nampan saja yang bermasalah, sementara teman-teman sekelasnya sudah memakan menu yang sama tanpa menemukan ulat. Bahkan, ibunya sudah berkali-kali menanyakan hal itu dan jawabannya tetap sama,” jelas Erna, Sabtu malam kepada arkifm.com, 20 September 2025.
Erna menyebut, pihaknya setiap hari melayani 3.497 siswa di wilayah Taliwang dan sejauh ini tidak ada laporan serupa. Kejadian ini hanya terjadi di SMPN 1 Taliwang pada hari Rabu, saat menu ayam disajikan.
“Kami sudah melakukan klarifikasi bersama pihak sekolah. Mekanisme penyediaan bahan baku tetap sesuai prosedur. Kami melibatkan ahli gizi yang menyeleksi bahan baku berdasarkan warna, rasa, dan bau sebelum diolah. Sejauh ini, baik sayur, daging, maupun ayam tidak pernah bermasalah,” tegasnya.
Mengenai sumber ulat yang ada dimakanan, menurut Erna ulat biasanya bersumber dari sayur dan buah, karena dalam setiap catering ulat sayur dan buah itu biasanya kadang ada. Sementara kalau dibilang sumbernya dari daging itu tidak, buktinya dalam satu kelas yang ada di video itu tidak ada masalah
“Kalau dibilang dari daging, saya rasa tidak. Buktinya satu kelas makan menu yang sama, dan hanya satu nampan saja yang ada ulatnya. Kami juga tidak menyimpan bahan baku basah terlalu lama. Bahan datang sore, langsung diolah, dan disajikan. Ayam pun kami ambil dari peternak yang memotong pagi hari dan mengantar sore harinya, jadi saya jamin segar,” tegasnya.
Menanggapi masukan Anggota DPRD Sumbawa Barat, Iwan Irawan, terkait perlunya sertifikasi pemasok atau supplier, Erna mengakui tantangan tersebut mengingat pemasok yang dilibatkan mayoritas merupakan UMKM skala kecil.
“Memang sertifikasi idealnya dilakukan oleh RPH, sedangkan yang kami libatkan adalah UMKM kecil. Namun, masukan itu akan kami jadikan bahan evaluasi ke depan. Kami berkomitmen untuk memperketat pengawasan, meningkatkan kualitas pengadaan, dan memastikan makanan yang disajikan tetap higienis serta layak konsumsi,” pungkasnya. (Admin02.RadioArki)
