Keterangan : gubernur NTB saat melakukan mutasi 72 pejabat. 26 eselon II dan sisanya eselon II
Mataram, Radio Arki – Pengamat kebijakan public dari Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat dan Desa (LEGITIMID), Syahrul Mustafa menilai bahwa mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 30 April 2025 lalu sangat membingungkan dan tergolong terburu-buru. Apalagi mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III tersebut dilakukan secara tertutup.
Ia menilai, langkah mutasi itu tidak mempertimbangkan proses perubahan yang sedang digodok oleh Pemda NTB terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya sangat kontradiktif dengan langkah yang sedang dilakukan pada sisi kebijakan OPD.
“Proses perubahan OPD yang tengah disiapkan, seharusnya menjadi pertimbangan matang dalam pelaksanaan mutasi ini. Apalagi sekarang raperda itu sudah dalam pembahasan di DPRD, artinya tidak menunggu lama ini sudah akan ditetapkan. Masa iya dalam setahun kita akan melakukan mutasi lebih dari sekali, lantas dimana efesiensi dan efektifitasnya, itu membingungkan,” ujar pengamat yang juga telah lama menjadi peniliti kebijakan public itu mempertanyakan.
“Jika pejabat eselon 2 dan 3 yang baru saja dimutasi kini menjabat di OPD yang akan dimerger, ini justru bisa dianggap sebagai kerancuan, artinya mereka bisa nonjob,” imbuhnya.
Menurutnya, mutasi pejabat yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan dinamika organisasi yang tengah berlangsung. Hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas kinerja dan mempersulit penyusunan struktur yang lebih efisien setelah perubahan OPD nanti. Harusnya gubernur dapat lebih memprioritaskan setiap program atau upaya untuk mendorong agar NTB ini dapat mendunia seperti visi misinya.
Sementara itu, dalam keterangannya kepada media, Gubernur NTB Lalu Iqbal menegaskan bahwa mutasi ini bersifat rotasi jabatan dan tidak ada pejabat yang dinonaktifkan (nonjob). Ia memastikan seluruh keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan latar belakang para pejabat.
“Kita sudah melantik 72 pejabat. 26 eselon II dan sisanya eselon III. Ini hanya sifatnya rotatif, jadi tidak ada yang dinonjobkan, semuanya dirotasi, dirubah tempatnya supaya lebih sesuai,” ujar Gubernur NTB, Muhammad Ikbal, kepada sejumlah awak media usai melantik pejabat OPD lingkup pemda NTB, belum lama ini. (Admin01. Radio Arki)
