Sumbawa. Radio Arki — Memperingati Hari Buruh Internasional, Aliansi Sumbawa Melawan turun ke jalan menyerukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan negara yang dianggap semakin menyudutkan buruh, rakyat miskin, dan perempuan. Aksi ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi panggung protes atas berbagai kebijakan nasional yang disebut-sebut merampas hak rakyat secara sistemik.
Aliansi ini terdiri dari gabungan organisasi seperti Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Barisan Masyarakat Indonesia (BMI), yang secara konsisten mengawal isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia di tingkat lokal maupun nasional.
Ketua Barisan Masyarakat Indonesia (BMI), Odi Satria Wibawa, menjelaskan bahwa pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja, posisi buruh kian terpinggirkan. Alih-alih menciptakan lapangan kerja seperti yang dijanjikan pemerintah, regulasi ini justru menghapus batasan outsourcing, memperluas sistem kerja kontrak, dan menjadikan buruh lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Hari Buruh tahun ini adalah momentum perlawanan. Omnibus Law adalah bentuk nyata pengingkaran negara terhadap hak-hak buruh. Negara justru melanggengkan eksploitasi melalui sistem kerja fleksibel,” tegas Odi.
Tak hanya soal ketenagakerjaan, aliansi juga menyoroti disahkannya UU TNI yang dinilai berbahaya bagi demokrasi sipil. Menurut mereka, UU tersebut membuka jalan bagi kembalinya Dwifungsi ABRI dan memperbesar dominasi militer dalam politik dan jabatan sipil.
“Ini bukan hanya ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga terhadap perempuan. Militerisme memperkuat tatanan patriarkis dan menyempitkan ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Odi.
Selain itu, mereka mengkritik lemahnya komitmen negara dalam membiayai pendidikan. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 2 poin b disebut sebagai bukti bagaimana negara mulai mengalihkan beban biaya pendidikan kepada masyarakat, yang bertentangan dengan semangat konstitusi.
Isu krisis iklim juga tak luput dari perhatian. Program Food Estate 1 juta ton jagung per tahun, yang digagas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dinilai telah memperparah kerusakan lingkungan di Sumbawa. Bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan kini makin sering terjadi, merugikan masyarakat terutama perempuan yang menjadi kelompok paling rentan.
“Perempuan harus memikul beban ganda: menghadapi dampak bencana, tetap menjalankan peran domestik, hingga kehilangan akses terhadap pangan lokal. Ketika tanah dan sumber penghidupan dirampas, banyak dari mereka terpaksa menjadi buruh migran,” lanjut Odi.
Menurut data yang dihimpun, kondisi buruh migran perempuan sangat memprihatinkan. Mereka kerap mengalami pelanggaran hak seperti kerja berlebih, over kontrak, pelecehan, hingga tidak dibayarnya upah. Salah satu kasus yang ditangani adalah AG, seorang pekerja migran yang meninggal dunia, namun hingga kini dokumen dan barang pribadinya belum dikembalikan oleh agensi.
Berdasarkan situasi tersebut, Aliansi Sumbawa Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Mendesak DPRD Kabupaten Sumbawa untuk mendorong pencabutan UU TNI karena dinilai mengancam demokrasi dan hak sipil rakyat.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera menindaklanjuti dan menyelesaikan enam kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang diadvokasi oleh SP Sumbawa.
- Meminta pemerintah daerah menolak Program Food Estate jagung yang memperparah krisis iklim dan memperburuk kemiskinan, terutama di kalangan perempuan.
Aksi peringatan May Day ini menjadi bukti bahwa perlawanan rakyat terhadap ketimpangan struktural terus bergulir. Aliansi Sumbawa Melawan menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti di jalanan, tetapi akan terus berlanjut dalam bentuk advokasi, pendidikan politik, dan solidaritas antarwarga. (Admin02.RadioArki)
