Keterangan : Pulau Sumbawa dalam peta
Jakarta. Radio Arki – Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dinilai masih ‘terkunci’ akibat moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat, belum lagi penganggaran dalam struktur pembiayaan keuangan nasional yang masih efesiensi. Menyikapi itu, tokoh masyarakat asal Sumbawa Barat yang tinggal di Jakarta, Amir Jawas menegaskan bahwa untuk membuka moratorium itu, dibutuhkan tekanan politik dan dukungan massa yang sama-sama kuat.
“Untuk membuka moratorium itu perlu tekanan politik dan tekanan massa. Kalau hanya salah satu, sulit berharap PPS bisa dimekarkan,” ujar Amir kepada wartawan, Sabtu (4/5/2025) siang tadi.
Amir yang juga menjadi bagian dalam Komite Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) itu menjelaskan, hingga saat ini perjuangan pemekaran PPS sudah berlangsung lama melalui Tim Komite Percepatan Pemekaran Pulau Sumbawa (KP3S) dengan berbagai langkah strategis yang signifikan. Namun, moratorium DOB membuat upaya itu terhenti.
“Progres perjuangan kita sebenarnya sudah signifikan, tetapi terkendala moratorium. Karena itu, perlu ada gerakan simultan, tekanan politik dari tokoh-tokoh besar, juga tekanan massa dari masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran tokoh-tokoh berpengaruh seperti Fahri Hamzah dan Din Syamsuddin untuk turun langsung mengambil sikap serius dalam perjuangan pemekaran. Menurutnya, jika kedua tokoh itu bersikap tegas, ditambah dukungan tokoh lain dari Bima, maka posisi tawar politik untuk mendorong PPS akan semakin kuat.
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa dukungan politik dari elite saja tidak cukup. Ia menilai perlu ada gerakan nyata dari masyarakat akar rumput untuk menunjukkan keseriusan dan kebutuhan bersama akan PPS. Salah satu bentuknya adalah rencana penutupan Pelabuhan Tano, yang menurutnya bisa menjadi indikator kuat.
“Rencana menutup Tano itu bisa jadi alat ukur untuk melihat sejauh mana PPS ini dianggap kebutuhan bersama. Kalau massa yang hadir sedikit, ya sulit membangun posisi tawar. Harus ada gerakan bersama dari bawah, dan yang urus ini harus mampu mengkonsolidasikan,” ungkap Amir.
Ia pun mengajak semua tokoh daerah untuk tidak hanya diam menunggu, melainkan mau bergerak dan berkorban demi perjuangan pemekaran. Karena pemekaran PPS hanya akan tercapai jika tekanan politik dan tekanan massa berjalan bersamaan, menciptakan kekuatan dorongan yang cukup untuk memecahkan kebuntuan moratorium.
“Kalau tidak dilakukan bersamaan, sulit untuk berharap PPS bisa dimekarkan. Harus ada tekanan politik dari tokoh-tokoh besar, harus ada tekanan massa dari masyarakat. Dua-duanya harus jalan. Baru peluang itu terbuka,” pungkasnya. (Admin01. Radio Arki)
